Kupang, RakyatNTT.ID — Warga Kota Kupang mulai resah akibat sulitnya mendapatkan minyak tanah dengan harga standar di pasaran. Kondisi ini menjadi perhatian serius Anggota DPRD Kota Kupang Fraksi Demokrat, Djunaidi Kana, yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera mengambil langkah konkret memastikan ketersediaan dan distribusi minyak tanah yang adil bagi warga.

Kepada RakyatNTT.ID, Djunaidi Kana—akrab disapa Eldi—mengungkapkan bahwa sejak awal November 2025, warga mulai kesulitan memperoleh minyak tanah di agen resmi yang biasanya mematok harga Rp4.000 per liter. Kini, stok di banyak agen sering kosong dan tidak merata.

“Ini masalah yang sedang terjadi. Banyak agen, tapi minyak tanah selalu habis dan tidak merata untuk warga yang membutuhkan,” ujarnya.

Iklan

Harga Melonjak di Kios Eceran

Karena kelangkaan di agen, warga terpaksa membeli minyak tanah di kios-kios eceran, namun harganya jauh lebih tinggi. Di lapangan, minyak tanah dijual menggunakan botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp12.000 hingga Rp13.000 per botol.

Selain harga yang tidak sesuai, takaran juga kerap tidak akurat. Menurut Djunaidi, minyak tanah dalam jeriken 5 liter bahkan kini sulit ditemukan.

“Peredaran minyak tanah hanya dijual ecer dengan takaran yang tidak sesuai dan harga mulai selangit,” tambahnya.

Pemkot Diminta Turun Tangan

DPRD menilai Pemkot Kupang belum aktif menanggapi persoalan ini. Padahal, sudah lebih dari seminggu warga mengalami kesulitan mendapatkan minyak tanah dengan harga terjangkau dan stok yang memadai.

Djunaidi mendorong Pemkot segera melakukan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, termasuk Disperindag, Perumda Pasar, Satpol PP, dan aparat kepolisian, untuk memastikan distribusi minyak tanah berjalan normal.

“Ini perlu kolaborasi lintas lembaga agar bisa menindak tegas jika ada indikasi penimbunan atau praktik curang,” tegasnya.

Harapan Warga: Harga Stabil, Stok Aman

Warga berharap adanya penertiban distribusi dan pengawasan ketat terhadap penjual eceran yang menjual minyak tanah di luar harga resmi. Djunaidi juga meminta agar Pemkot bersama Forkopimda menindak kemungkinan adanya mafia minyak tanah yang mempermainkan pasokan di tingkat pengecer.

Ia menegaskan bahwa minyak tanah masih menjadi kebutuhan utama masyarakat kecil untuk memasak sehari-hari. Pemerintah daerah diminta segera bertindak agar kelangkaan tidak semakin parah menjelang akhir tahun. (rnc04)