Jakarta, RakyatNTT.ID — Menteri Kesehatan (MenKes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar BPJS Kesehatan fokus hanya pada masyarakat kelas bawah, sementara masyarakat berpenghasilan tinggi diarahkan menggunakan asuransi swasta.

“Kita ingin sistem iuran yang efisien, dengan standar rawat inap yang seragam. Maksudnya supaya BPJS fokus di bawah saja. Yang kaya biar diambil swasta,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Efisiensi dan Keberlanjutan Layanan BPJS Kesehatan

Budi menjelaskan, langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan (sustainability) layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, selama iuran tidak dinaikkan, BPJS Kesehatan cenderung mengalami defisit setiap tahun.

Ia menilai bahwa pengaturan ulang peserta dan efisiensi pembiayaan menjadi langkah strategis agar BPJS tetap bisa memberikan layanan berkualitas tanpa membebani keuangan negara.

“Ini harus terus dikaji agar BPJS tetap mampu memberikan layanan kesehatan secara berkelanjutan. Iurannya saat ini sangat murah dan menguntungkan bagi masyarakat,” tambahnya.

Kondisi Keuangan BPJS: Masih Hadapi Defisit

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, BPJS Kesehatan hanya mencatat surplus keuangan pada tahun 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Di luar itu, keuangan lembaga tersebut terus mengalami defisit.

  • 2016 dan 2020 menjadi dua tahun terakhir di mana pemerintah melakukan penyesuaian iuran.
  • 2023: pendapatan iuran mencapai Rp151,7 triliun, dengan beban JKN sebesar Rp158,9 triliun.
  • 2024: pendapatan meningkat menjadi Rp165,3 triliun, namun beban melonjak ke Rp175,1 triliun.

Kondisi ini memperkuat argumen bahwa mekanisme iuran BPJS Kesehatan perlu dikaji ulang, agar sistem kesehatan nasional tetap berkelanjutan.

Masyarakat Mampu Didorong ke Asuransi Swasta

Selain efisiensi anggaran, MenKes Budi menilai bahwa masyarakat kelas menengah dan atas sebaiknya beralih ke asuransi swasta. Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat lebih fokus melayani kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.