Jakarta, RakyatNTT.ID – Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan media sebagai bagian dari gagasan “no tax for knowledge”.

Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sela acara lari Run for Good Journalism 2025 di Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2025).

“Terima kasih banyak atas support-nya Pak Purbaya. Karena salah satu inisiatif yang akan mulai kita dorong adalah no tax for knowledge,” ujar Retno.

Retno menjelaskan bahwa gagasan tersebut bertujuan agar perusahaan media yang tersertifikasi dan terbukti menjalankan fungsi edukatif dapat memperoleh relaksasi pajak. Menurutnya, kebijakan ini akan membantu menciptakan ekosistem pers yang profesional dan berkelanjutan.

“Untuk lembaga-lembaga jurnalistik yang bagus, terverifikasi, dan memberikan edukasi serta informasi yang benar, kalau bisa dikurangi pajaknya,” kata Retno.

“Supaya kita semua sustain dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” tambahnya.

Menkeu Dorong Media Lebih Kritis

Menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai media memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan demokrasi dan perekonomian nasional. Ia mendorong media untuk mengkritik penyelenggaraan pemerintahan secara konstruktif.

“Tadi saya sempat diskusi. Mereka mengeluh katanya bisnis jurnalisme lagi turun,” ujar Purbaya.

Menurutnya, melambatnya perekonomian Indonesia dalam beberapa waktu terakhir juga dipengaruhi oleh minimnya kritik dari media. Media, katanya, memiliki peran penting sebagai pengawas kebijakan publik.

“Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak. Ekonomi jatuh Anda diam aja. Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita nggak jatuh lagi ekonominya. Jadi ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” kata Purbaya.

Media Dinilai Kurang Galak

Lebih jauh, Purbaya menilai beberapa media mainstream cenderung pasif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial karena kurang memberikan kritik terhadap pemerintah.

“Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya. Kurang galak, nggak pernah kasih kritik,” ujar Purbaya.

Ia berharap media kembali menghidupkan tradisi kritik yang sehat demi menjaga kualitas demokrasi dan mendorong perbaikan kebijakan pemerintahan. (*/rnc)