Jakarta, RakyatNTT.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Purbaya mengungkapkan hal itu saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/10/2025), usai menghadiri rapat bersama sejumlah gubernur yang menyinggung isu pembiayaan gaji ASN.

“Gaji apa? Oh, belum kita putuskan. Kalau dia minta semuanya ditanggung saya, itu normal. Tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa,” ujar Purbaya.

Kebijakan Gaji ASN Disesuaikan Kemampuan APBN

Purbaya menegaskan bahwa kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan tersebut.

Menurutnya, kondisi ekonomi nasional yang cenderung melambat dalam sembilan bulan pertama tahun ini membuat pemerintah harus berhati-hati mengambil keputusan.

“Apalagi ini kan sembilan bulan pertama, ekonominya melambat. Naik turun, tapi tren-nya turun terus. Jadi kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa. Kecuali saya tembus rasio defisit ke PDB di atas 3 persen,” jelasnya.

Menjaga Disiplin Fiskal jadi Prioritas

Meski mendapat desakan dari beberapa kepala daerah, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan disiplin fiskal.