Jakarta, RakyatNTT.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah, yang berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

Acara ini menghadirkan seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari seluruh Indonesia untuk memperkuat sinkronisasi program pusat dan daerah.

Benni Irwan: Program Pusat dan Daerah Harus Selaras

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan tujuan utama Rakor ini adalah memastikan seluruh program antara pusat dan daerah berjalan selaras.

“Supaya program dan kegiatan di daerah dan pusat bisa selaras. Oleh karena itu, Sekda dan Bappeda dipertemukan langsung dengan kementerian/lembaga di Rakor ini,” ujar Benni, Jumat (24/10/2025).

Benni menegaskan, sinkronisasi bukan hanya soal anggaran, tapi juga mencakup waktu, target, dan kualitas program. Kemendagri ingin memastikan perencanaan daerah mendukung program strategis nasional, seperti peningkatan pelayanan dasar, penguatan infrastruktur, serta pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.

Wadah Aspirasi Daerah untuk Hadapi Tantangan Fiskal

Benni menambahkan, forum ini juga menjadi ruang dialog bagi para Sekda dan Kepala Bappeda untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata di daerah.

“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ungkap Benni.

Menurutnya, Rakor ini penting agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan antar lembaga.

BRIN: Langkah Strategis di Tengah Tekanan Fiskal 2026

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor ini sebagai langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam menghadapi tekanan efisiensi fiskal yang mulai terasa menjelang 2026.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” ujar Hadi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tantangan anggaran.

Menurutnya, setiap daerah perlu memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

Mendorong Efisiensi tanpa Mengorbankan Kesejahteraan

Hadi berharap Rakor ini menghasilkan solusi konkret untuk persoalan fiskal dan menjadi momentum mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

“Rakor Sekda dan Bappeda ini jangan disia-siakan. Ini momen penting untuk menjembatani aspirasi Pemda dengan kebijakan fiskal di pusat. Sinergi vertikal ini kunci agar tekanan fiskal 2026 bisa dimitigasi bersama,” tandasnya. (*/rnc)