“Kami berharap para Sekda dan Kepala Bappeda bisa menyampaikan sebanyak mungkin kebutuhan daerah. Kami ingin tahu program apa yang akan dijalankan dan bagaimana bisa diselaraskan dengan program pemerintah pusat,” ungkap Benni.

Menurutnya, Rakor ini penting agar tidak ada program pembangunan yang terhambat akibat keterbatasan fiskal atau ketidaksinkronan perencanaan antar lembaga.

BRIN: Langkah Strategis di Tengah Tekanan Fiskal 2026

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menilai Rakor ini sebagai langkah strategis Mendagri Tito Karnavian dalam menghadapi tekanan efisiensi fiskal yang mulai terasa menjelang 2026.

“Rakor ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk dampaknya terhadap otonomi daerah,” ujar Hadi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tantangan anggaran.

Menurutnya, setiap daerah perlu memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan serta memperkuat ekosistem investasi daerah.

Mendorong Efisiensi tanpa Mengorbankan Kesejahteraan

Hadi berharap Rakor ini menghasilkan solusi konkret untuk persoalan fiskal dan menjadi momentum mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.