Ia mendorong masyarakat untuk aktif mendukung program prioritas nasional seperti:

MPLS-Sumba-barat
Baca Juga:Wabup Sumba Barat Berbagi Inspirasi di MPLS SMA Kristen Waikabubak, Ajak Siswa Bangun Karakter Sejak Dini
  • Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting
  • Taman Asuh Sayang Anak
  • Gerakan Ayah Teladan
  • Lansia Berdaya

Deputi Sukaryo menegaskan bahwa NTT dan Jawa Barat menjadi dua provinsi prioritas nasional dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem di NTT turun dari 3,93 persen (2023) menjadi 2,82 persen (2024).
Sementara stunting menurun dari 37,9 persen menjadi 37 persen.

Iklan

Kolaborasi Lintas Sektor jadi Kunci Keberhasilan

Drs. Sukaryo menegaskan bahwa keberhasilan program tidak bisa dicapai dengan kerja sektoral semata, melainkan melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, media, perguruan tinggi, dan masyarakat.

gempa-sumba
Baca Juga:Gempa M5,3 Guncang Waikabubak Sumba Barat, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

“Jika kita mau hapus kemiskinan ekstrem dan menekan angka stunting, maka harus ada kerja kolaborasi. Semua komponen, baik di pusat maupun daerah, harus terlibat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar dan edukasi masyarakat.

“Posyandu berperan penting melalui tim pendamping keluarga yang mengedukasi, menyiapkan data akurat, dan memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita, dan calon pengantin,” jelas Sukaryo.

kantor-dewan-TTU
Baca Juga:Kuasa Hukum Keluarga Dokter Icha Minta Badan Kehormatan DPRD TTU Bersikap Transparan

Harapan Lima Tahun ke Depan

Deputi BKKBN itu menegaskan bahwa kegiatan di NTT merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi nasional untuk memastikan seluruh komitmen dan rencana aksi berjalan efektif.