KABUPATEN Timor Tengah Selatan (TTS) selalu punya daya magis bagi siapa pun yang datang. Udara SoE yang sejuk, bentangan bukit-bukit yang mengelilinginya, jeruk keproknya yang harum di pasar, dan wajah-wajah ramah di pinggir jalan seolah memberi kesan bahwa ini tanah yang kaya. Tapi di balik keelokan itu, TTS masih berjuang dengan kemiskinan yang tak hanya soal uang di kantong rakyat, tapi juga soal ketergantungan pada uang dari pusat.

Tahun 2024, pemerintah daerah mengelola anggaran yang terlihat besar yaitu sekitar Rp 1,56 triliun. Namun dari jumlah itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar-benar berasal dari kekuatan ekonomi lokal hanya Rp 59 miliar, atau kurang dari separuh target yang ditetapkan sendiri. Artinya, dari setiap seratus rupiah yang dibelanjakan pemerintah, hanya tujuh rupiah yang benar-benar dihasilkan oleh TTS sendiri. Sisanya masih berasal dari dana transfer pusat. Inilah potret ketimpangan fiskal yang membuat banyak daerah seperti berjalan di tempat dengan sibuk mengelola uang, tapi belum benar-benar mandiri.

Padahal TTS bukan daerah yang miskin potensi. Dari pertanian hingga pariwisata, dari hasil alam hingga budaya, semuanya melimpah. Tapi potensi itu seolah masih tertidur. Ekonomi daerah ini sebagian besar digerakkan oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor tersebutlah yang menyerap banyak tenaga kerja, tapi hanya tumbuh 1,6% tahun lalu. Petani memang masih menanam, hasil panen tetap datang, tapi nilai tambahnya nyaris tak bergerak. Produk pertanian masih dijual mentah, tanpa olahan, tanpa industri kecil yang kuat. Jeruk Soe tetap harum, tapi keharuman itu berhenti di pasar lokal.

Lebih dari dua pertiga ekonomi TTS digerakkan oleh konsumsi rumah tangga, bukan produksi. Artinya masyarakat lebih banyak menghabiskan daripada menciptakan nilai baru. Inilah yang membuat ekonomi daerah terasa hidup di permukaan, tapi rapuh di dalam. Seolah-olah bergerak, padahal tak benar-benar tumbuh. Dan ironisnya, sebagian besar anggaran daerah justru habis untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, perjalanan dinas, dan urusan administratif yang tak menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang. Dari Rp 1,56 triliun APBD, sekitar Rp 1,07 triliun terserap untuk biaya operasional pemerintahan. Hanya sebagian kecil yang benar-benar menyentuh pembangunan.

Di tengah kenyataan itu, angka kemiskinan ekstrem masih bertahan di kisaran 17% atau sekitar 80 ribu jiwa. Sebuah angka yang seharusnya mengusik nurani, terutama karena tanah ini sebenarnya subur dan penuh sumber daya. Maka jelas bahwa masalah TTS bukan sekadar soal kekurangan dana, melainkan soal cara pandang terhadap pembangunan dan keberanian untuk berubah.

Selama ini, banyak daerah bergantung pada transfer pusat seolah itu hal wajar. Tapi ketergantungan yang terlalu lama akan melahirkan ketidaktangguhan. TTS membutuhkan keberanian untuk melangkah keluar dari bayang-bayang kebiasaan itu. Potensi lokal seperti jeruk keprok Soe, pantai Oetune, batu Kolbano, dan Gunung Mutis harus diperlakukan sebagai sumber ekonomi baru, bukan sekadar kebanggaan geografis. Industri kecil harus tumbuh, koperasi perlu dihidupkan kembali, dan BUMDes harus benar-benar menjadi motor ekonomi, bukan sekadar nama dalam laporan.

Reformasi pendapatan daerah juga mendesak dilakukan. Pajak dan retribusi yang baru terealisasi separuh dari target menunjukkan betapa lemahnya sistem penarikan dan pengawasan. Digitalisasi pajak, penataan aset, dan optimalisasi BUMD dapat menjadi langkah nyata. Tapi semua itu akan sia-sia tanpa perubahan pola pikir untuk melihat bahwa kemandirian ekonomi bukan soal menunggu bantuan, tapi soal menciptakan nilai dari kekuatan sendiri.

Kabupaten Timor Tengah Selatan bisa belajar dari kabupaten lain yang berani mengubah arah. Banyak daerah kecil di Indonesia yang berhasil melompat dengan mengandalkan ekonomi kreatif dan pariwisata lokal. Jika daerah lain bisa, TTS pun bisa, asal mau menggeser fokus dari belanja konsumtif menuju belanja produktif, dari rutinitas menuju inovasi.

Soe tetap indah, tanahnya tetap subur, dan masyarakatnya tetap hangat. Tapi keindahan itu belum cukup untuk mengubah nasib jika ekonomi tetap bergantung pada kiriman dari Jakarta. Sudah saatnya TTS menulis bab baru dalam sejarahnya sebagai bukan sebatas daerah penerima, melainkan sebagai daerah pencipta. Sebab kemandirian bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi wujud harga diri sebuah daerah yang tahu bagaimana menghidupi dirinya sendiri. (*)