Jakarta, RakyatNTT.ID – Gelombang demo yang menimbulkan keresahan publik berbuntut pada langkah tegas sejumlah partai politik. Sebanyak lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan dari keanggotaan fraksi mereka di parlemen.

Dua Anggota DPR dari NasDem Dinonaktifkan

Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025).

“Terhitung sejak Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem,” bunyi surat keputusan tersebut.

NasDem menyebut ucapan kader yang mencederai perasaan rakyat bertentangan dengan semangat perjuangan partai. Sebelumnya, Sahroni juga sudah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR dan ditempatkan di Komisi I, sementara Nafa Urbach diketahui menjabat Bendahara Fraksi NasDem dan duduk di Komisi IX DPR.

PAN Copot Eko Patrio dan Uya Kuya

Langkah serupa dilakukan Fraksi PAN dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyatakan keputusan berlaku mulai 1 September 2025. PAN meminta masyarakat tetap tenang dan percaya pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Eko Patrio dan Uya Kuya sebelumnya menuai kritik tajam setelah video mereka berjoget di sidang tahunan MPR RI viral di media sosial. Keduanya sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media dan akun Instagram pribadi.

Golkar Nonaktifkan Adies Kadir

Dari Fraksi Golkar, Adies Kadir yang menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024–2029, juga dinonaktifkan.

Sekjen Golkar Sarmuji menegaskan keputusan ini diambil demi menjaga disiplin dan etika anggota dewan. Ia menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi, sekaligus menegaskan aspirasi rakyat harus tetap menjadi acuan utama partai.

Nama Adies sebelumnya ramai diperbincangkan setelah pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR menuai kritik. Meski kemudian ia mengklarifikasi bahwa tidak ada kenaikan tunjangan, pernyataannya terlanjur memicu reaksi publik. (*/rnc)