KETIKA berita tentang tunjangan rumah dan mobil DPRD NTT senilai Rp41,4 miliar per tahun mencuat, banyak orang di Nusa Tenggara Timur hanya bisa menggeleng. Angka itu terlalu besar untuk sebuah provinsi yang masih dihantui kemiskinan 18,6 persen atau sekitar 1,09 juta jiwa (BPS NTT). Di desa-desa, ibu-ibu masih kesulitan memberi makan bergizi untuk anaknya, banyak remaja putus sekolah, dan kasus kekerasan terhadap perempuan-anak terus menggunung. Dalam kondisi seperti ini, DPRD NTT justru memilih kenyamanan pribadi di atas kebutuhan rakyat.

Trevonia
Baca Juga:Makan Gratis atau Pendidikan Gratis: Prioritas untuk Indonesia Emas

Mari kita bedah. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 22 Tahun 2025, setiap anggota DPRD menerima Rp23,6 juta per bulan untuk sewa rumah. Padahal, data portal properti nasional menunjukkan harga tengah sewa rumah di Kota Kupang hanya sekitar Rp57,5 juta per tahun atau sekitar Rp4,8 juta per bulan. Artinya, tunjangan yang ditetapkan hampir lima kali lipat harga pasar. Lebih jauh lagi, Kepala Ombudsman NTT mengingatkan bahwa sebuah rumah besar di jalan utama Kota Kupang hanya disewa Rp145 juta setahun, masih jauh lebih murah dibandingkan tunjangan rumah satu anggota dewan (Sumba.inews.id, 06/09/2025).

Untuk mobil, situasinya sama saja. Ketua DPRD menerima Rp31,8 juta per bulan, wakil ketua Rp30,6 juta, dan anggota biasa Rp29,5 juta. Bandingkan dengan tarif sewa mobil harian di Kupang yang rata-rata Rp300–400 ribu per hari. Jika dikalikan sebulan penuh, angkanya hanya Rp9–12 juta. Dengan kata lain, tunjangan mobil anggota dewan dua sampai tiga kali lebih mahal daripada harga pasar (VoxNTT.com 05/09/2025).

Iklan