Jakarta, RakyatNTT.ID – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyepakati 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

expo pendidikan
Baca Juga:Undana Promosikan 74 Program Studi di Expo Pendidikan SMAK Citra Bangsa Mandiri 2026

Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI bersama Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Omar Sharief Hiariej, serta perwakilan DPD RI pada Kamis (18/9/2025).

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan bahwa daftar RUU sudah final dan siap dibawa ke rapat paripurna.

Iklan

“Ada untuk prioritas (2026), ada 67 (RUU). Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami buat dan sepakati dapat dilaksanakan pada tahun 2026,” ujarnya.

wagub NTT
Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Sambut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Sumba, Tinjau Yonif TP

Sementara itu, Wamenkumham Eddy Hiariej menambahkan bahwa pemerintah mendukung penuh penetapan 67 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2026.

“Kami sepakat Prolegnas Prioritas yang besok akan disetujui bersama dalam pembahasan tingkat II akan dievaluasi pada Desember 2025 atau Januari 2026,” kata Eddy.

RUU Strategis dan Kontroversial

Dari 67 RUU yang disepakati, beberapa di antaranya dipandang strategis bahkan kontroversial. Antara lain:

pajak
Baca Juga:Proyek Sabuk Merah Sektor Timur Sisakan Tunggakan Pajak Galian C Rp2,69 Miliar
  • RUU Danantara (usulan Pemerintah)
  • RUU Pemilu (usulan Komisi II DPR RI)
  • RUU Perampasan Aset
  • RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
  • RUU Energi Baru Terbarukan
  • RUU Perlindungan Data Pribadi (revisi)
  • RUU Bahasa Daerah
  • RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Dengan masuknya 67 RUU ini ke dalam Prolegnas Prioritas 2026, DPR RI bersama Pemerintah diharapkan mampu menuntaskan pembahasan sejumlah regulasi penting yang menyentuh aspek demokrasi, ekonomi, sosial, hingga keamanan nasional.