Pendahuluan: Reformasi tanpa Pemimpin adalah Ilusi

Pendidikan Indonesia sedang berada dalam pusaran perubahan yang menuntut kejelasan arah, konsistensi kebijakan, dan kepemimpinan yang kuat. Di tengah gempuran globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas sosial budaya, sistem pendidikan nasional dituntut untuk tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga menjadi lokomotif peradaban. Namun, reformasi pendidikan tanpa kepemimpinan yang kuat dan berintegritas hanyalah agenda administratif yang kehilangan jiwa.

Baca Juga:Demokrasi yang Terjebak Oligarki: Membaca Politik Indonesia Lewat Kacamata Robert Michels

Dalam konteks ini, penguatan kepemimpinan pendidikan menjadi bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi utama transformasi. World Bank (2020) menekankan bahwa kepemimpinan sekolah berperan langsung terhadap pencapaian hasil belajar, pengembangan profesional guru, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Sayangnya, di Indonesia, aspek ini masih sering diabaikan atau ditangani secara parsial.

1. Krisis Kepemimpinan dalam Reformasi Pendidikan

Studi BPS (2023) dan hasil pemetaan Kemendikbudristek dalam Rapor Pendidikan Nasional mengungkapkan fakta bahwa banyak kepala sekolah tidak memiliki latar belakang manajerial yang memadai, dan sebagian besar belum mendapat pelatihan kepemimpinan secara berkelanjutan. Dalam penelitian Aji & Sahid (2022), ditemukan bahwa 46% kepala sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tidak melakukan supervisi akademik minimal dua kali dalam setahun.

Baca Juga:Membangun Guru Berkarakter: Kesadaran, Teladan, dan Kebiasaan Positif