“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mendorong pelaksanaan proyek yang profesional, transparan, dan akuntabel,” ungkap Benny Nahak.

Sementara Gubernur Melki Laka Lena, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor untuk menjamin mutu pekerjaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ini adalah kegiatan pertama setelah diberlakukannya undang-undang terbaru, dimana seluruh ekosistem pembangunan hadir dan bekerja bersama sejak tahap awal. Semangat gotong royong seperti inilah yang akan memperkuat kualitas pelaksanaan proyek,” katanya.

Ia juga mengingatkan semua pihak agar tidak mudah menyerah menghadapi tantangan, dan tetap mengedepankan integritas dalam bekerja.

Acara ini juga diisi dengan sesi pembekalan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), penyedia jasa, serta pihak terkait lainnya, guna memperkuat pemahaman atas regulasi dan mekanisme pelaksanaan proyek yang baik dan benar.

Wagub Johni Asadoma yang menjadi pemateri pertama, mengingatkan PKK dan para penyedia jasa terpilih untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan kualitas pekerjaan. Sebab semua proses pekerjaan pasti diawasi banyak pihak, mulai dari inspektorat, aparat penegak hukum, pers hingga masyarakat umum. (rnc)