Jakarta, RakyatNTT.ID – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan bahwa sebanyak 66.495 usulan pegawai non-ASN ditolak menjadi PPPK Paruh Waktu 2024.

stevano
Baca Juga:PAUD Komodo Inerie Kupang Mulai Bangun Gedung Baru, Stevano: Negara Harus Hadir untuk Pendidikan

Dari jumlah tersebut, DKI Jakarta menempati posisi ke-4 dengan total 1.523 usulan yang ditolak. Sementara Sumba Barat (NTT) total 1.251 usulan.

Hal ini disampaikan Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB dan BKN, Senin (25/8/2025).

Iklan

Penyebab Penolakan Usulan PPPK Paruh Waktu

penyerahan SK Ngada
Baca Juga:Syrilus Patiwuli Resmi Pimpin DPD Perindo Ngada, Siap Perkuat Struktur Partai hingga Desa

BKN menjelaskan ada beberapa faktor utama penolakan usulan PPPK Paruh Waktu 2024, yaitu:

  • Pegawai tidak aktif bekerja: 27.644 orang (41,6%)
  • Keterbatasan anggaran: 26.395 orang (39,7%)
  • Tidak ada kebutuhan organisasi: 11.404 orang (17,2%)
  • Pegawai meninggal dunia: 1.052 orang (1,6%)

10 Instansi dengan Jumlah Penolakan Terbanyak

Berikut daftar instansi dengan penolakan usulan PPPK Paruh Waktu 2024 terbesar:

staf khusus bupati
Baca Juga:Bupati TTU Tunjuk Dua Staf Khusus tanpa Gaji, Elias Koa dan H. Fahmi Abdulahi Siap Bantu Pemerintah
  1. Pemkab Mamuju – 3.036 usulan
  2. Pemprov Jawa Barat – 2.564 usulan
  3. Pemprov Jawa Timur – 2.262 usulan
  4. Pemprov DKI Jakarta – 1.523 usulan
  5. Pemkab Tuban – 1.419 usulan
  6. Pemkot Malang – 1.387 usulan
  7. Pemkab Sumba Barat – 1.251 usulan
  8. Pemkab Bekasi – 1.127 usulan
  9. Pemkot Blitar – 1.110 usulan
  10. Pemkab Boyolali – 1.099 usulan

Pemerintah Sediakan Lebih dari 1 Juta Formasi PPPK 2024

Prof. Zudan menegaskan pentingnya percepatan proses pengangkatan PPPK.