Kupang, RakyatNTT.ID — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menegaskan kebijakan pengaturan operasional kendaraan pick up dan angkutan kota (angkot) yang memasuki wilayah Kota Kupang.

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dalam jumpa pers di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (14/7/2025).

Tidak Ada Larangan, hanya Pembatasan Operasional

Wagub Johni Asadoma menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang kendaraan pick up membawa barang dan penumpang ke Kota Kupang. Namun, pembatasan diberlakukan: maksimal 5 orang penumpang untuk kendaraan pick up dari luar kota dengan catatan membawa barang bawaan. Penumpang tanpa barang diwajibkan turun di terminal dan melanjutkan perjalanan dengan angkot.

Iklan

“Ini demi keselamatan dan keadilan. Tidak ada keuntungan finansial bagi pemerintah dari aturan ini,” ujar Wagub Johni.

gempa-sumba
Baca Juga:Gempa M5,3 Guncang Waikabubak Sumba Barat, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Tujuan Aturan: Keselamatan dan Keadilan Semua Pihak

Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjamin:

  • Keselamatan pengguna jalan
  • Pemerataan pendapatan sopir angkot
  • Keteraturan arus transportasi di Kota Kupang

“Kami tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Justru ini untuk menjamin pendapatan yang adil dan keamanan bersama,” tambahnya.

Imbauan untuk Tidak Bertindak Anarkis

Wakil Gubernur juga mengingatkan agar masyarakat, termasuk komunitas sopir pick up, tidak terpancing provokasi atau menyampaikan aspirasi dengan cara anarkis. Pemerintah membuka ruang dialog damai.

HUT-GBI
Baca Juga:HUT GBI Mawar Saron Kupang, Johni Asadoma Tegaskan Gereja Mitra Strategis Pemerintah