Jakarta, RNC – Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi mengirimkan surat permohonan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka kepada MPR, DPR, dan DPD RI.

gempa-sumba
Baca Juga:Gempa M5,3 Guncang Waikabubak Sumba Barat, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Melalui surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025, mereka menilai proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran sebagai Wakil Presiden RI cacat secara konstitusi, etika, dan demokrasi.

Bimo Satrio, perwakilan Sekretariat Forum, membenarkan pengiriman surat tersebut pada Senin, 2 Juni 2025. “Sudah diterima oleh Setjen DPR, MPR, dan DPD secara lengkap,” ujarnya kepada media, Selasa (3/6/2025).

Iklan

Empat Alasan Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan

Bimo memaparkan empat argumen utama sebagai dasar pemakzulan Gibran:

1. Pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan

peternakan-sapi
Baca Juga:Bupati Belu Perkuat Kerja Sama Internasional di Darwin Fusion 2026, Bidik Investasi dan Peluang Kerja ke Australia

2. Ketidaksesuaian kepatutan dan kepantasan dalam jabatan publik

3. Tinjauan moral dan etika pribadi Gibran

4. Dugaan keterlibatan korupsi Presiden Jokowi dan keluarga

polisi
Baca Juga:Bripda Satria Resmi Dipecat dari Polri, Polda NTT: PTDH Dilakukan Sesuai Aturan dan Kode Etik

Dasar Hukum Permohonan Pemakzulan

Langkah ini merujuk pada landasan hukum yang kuat:

1. Pasal 7A & 7B UUD 1945 Amandemen II, terkait pemberhentian Presiden/Wakil Presiden oleh MPR atas usulan DPR

2. TAP MPR RI No. XI/1998, yang menegaskan pemberantasan KKN tanpa pandang bulu

3. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya kewenangan MK untuk memutus pendapat DPR

polisi
Baca Juga:Bripda Satria Resmi Dipecat dari Polri, Polda NTT: PTDH Dilakukan Sesuai Aturan dan Kode Etik

4. UU No. 48 Tahun 2009, mengenai prinsip kemandirian hakim dan konflik kepentingan dalam pengadilan

Forum Siap Hadir ke Parlemen

Forum menyatakan siap hadir dan menjelaskan secara langsung isi dan argumentasi hukum surat tersebut dalam rapat dengar pendapat. “Kami siap hadir jika DPR, MPR, atau DPD memanggil,” tegas Bimo.

Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming oleh Forum Purnawirawan TNI menunjukkan adanya suara kritis dari elemen masyarakat sipil terhadap praktik politik kekuasaan yang dinilai menciderai etika dan konstitusi. Apakah ini akan menjadi bola salju di politik nasional? (*/rnc)