JAKARTA, RAKYATNTT.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto siap menggelontorkan stimulus ekonomi mulai 5 Juni 2025 sebagai langkah strategis untuk menstimulasi konsumsi masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada enam paket insentif yang dirancang: mulai dari diskon tarif transportasi dan tol, diskon listrik, tambahan bantuan sosial (bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor padat karya.

Namun, muncul pertanyaan besar: apakah strategi ini cukup kuat mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 5% pada kuartal II-2025? Pasalnya, di kuartal I-2025, pertumbuhan hanya mencatat angka 4,87%.

“Bisa mengangkat, tapi dampaknya terbatas karena hanya berlaku dua bulan, Juni dan Juli,” kata Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia. “Sulit mengejar 5% kalau hanya sepertiga kuartal yang terpengaruh.”

Ia menambahkan, agar target pertumbuhan 5% tercapai, faktor lain seperti investasi, ekspor-impor, dan belanja pemerintah juga harus ikut naik.

Senada, Bhima Yudhistira dari CELIOS menilai enam stimulus ini belum cukup kuat secara struktural. “Belum bisa tumbuh 5% jika hanya mengandalkan insentif yang sifatnya temporer dan terbatas,” ujar Bhima.

Sementara itu, Ekonom UI, Teuku Riefky, menyebut insentif fiskal harus dibarengi dengan deregulasi birokrasi dan kemudahan investasi. Menurutnya, selama investasi belum meningkat, upaya menciptakan lapangan kerja masih minim dampaknya.

“Stimulus boleh saja, tapi kalau iklim usaha tak diperbaiki, dampaknya tetap terbatas,” tegas Riefky.