Seruan tersebut disampaikan dalam kampanye di kawasan car free day yang melibatkan Solidaritas Perempuan Flobamoratas, Yayasan PIKUL, Mapala UCB, Koalisi KOPI Timor, Sahabat Alam NTT, You Rings NTT, IPPMASAL Kupang, Extinction Rebellion (XR) Kupang dan BAPOTE MEDIA.

Jejaring tersebut menilai krisis ekologis di NTT tidak semestinya dipandang sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat atas nama pembangunan, investasi, pertumbuhan ekonomi maupun proyek strategis nasional.

Menurut mereka, krisis ekologis harus dilihat sebagai persoalan yang berkaitan erat dengan persoalan sosial, agraria dan hak asasi manusia karena berdampak langsung terhadap kehidupan, ruang hidup serta masa depan masyarakat, khususnya kelompok akar rumput.

NTT merupakan wilayah kepulauan dengan ekosistem yang dinilai rentan terhadap perubahan iklim. Kekeringan yang semakin panjang, perubahan pola musim, krisis air, degradasi tanah, bencana hidrometeorologi, kerusakan pesisir dan laut hingga penurunan produktivitas pertanian menjadi sejumlah persoalan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Artikel Hari Keadilan Ekologis 2026, WALHI NTT Serukan Pembangunan Tak Korbankan Ruang Hidup Rakyat pertama kali tampil pada RakyatNTT.ID.

Langkah hukum ini mendapat dukungan dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas (SP Flobamoratas). Organisasi tersebut menilai sejumlah ketentuan dalam UU Cipta Kerja berpotensi memperlebar ketimpangan kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Kelompok yang dinilai paling rentan terdampak adalah perempuan akar rumput, masyarakat adat, serta Pembela Perempuan dan Hak Asasi Manusia (PPHAM).

Bagi Solidaritas Perempuan, persoalan UU Cipta Kerja tidak semata-mata berkaitan dengan percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menilai kebijakan pembangunan juga harus mempertimbangkan hak konstitusional masyarakat, keadilan gender, keadilan ekologis, serta keberlanjutan ruang hidup.

Soroti Pengadaan Tanah atas Nama Kepentingan Umum

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam uji materi tersebut adalah perubahan ketentuan terkait pengadaan tanah melalui UU Cipta Kerja.

Artikel Perempuan Menggugat UU Cipta Kerja ke MK, Soroti Perampasan Ruang Hidup dan Dampaknya di NTT pertama kali tampil pada RakyatNTT.ID.

Kondisi tersebut menjadi sorotan utama dalam webinar yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Minggu (7/6/2026).

Mengusung tema “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT”, kegiatan ini menghadirkan tiga aktivis perempuan yang mengupas dampak krisis iklim, pembangunan ekstraktif, hingga perjuangan perempuan dalam mempertahankan ruang hidup mereka.

Dalam pengantarnya, Solidaritas Perempuan Flobamoratas menegaskan bahwa krisis iklim di NTT telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, hingga meningkatnya kerawanan pangan.

Situasi tersebut menambah beban kerja perawatan yang selama ini banyak ditanggung perempuan. Di sisi lain, migrasi menjadi pilihan bertahan hidup bagi banyak keluarga, yang turut meningkatkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Artikel Hari Lingkungan Hidup 2026: Solidaritas Perempuan Flobamoratas Soroti Krisis Iklim dan Ancaman Pembangunan Ekstraktif di NTT pertama kali tampil pada RakyatNTT.ID.