Jakarta, RakyatNTT.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait rencana penerapan sistem pemungutan pajak digital yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Baca Juga:Amnesti Pajak Kendaraan di NTT Diperpanjang hingga 31 Desember 2026, Tunggakan Dihapus 100 Persen

DJP menegaskan, kebijakan tersebut tidak berarti seluruh aktivitas transfer bank, pengiriman uang, maupun transaksi luar negeri otomatis dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Klarifikasi ini disampaikan menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pemerintah akan mulai memperluas pemungutan pajak digital pada 9 November 2026.

Iklan

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan yang dimaksud merupakan penerapan Sistem Pemungutan PPN atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

paus terdampar
Baca Juga:Paus Raksasa Sepanjang 25 Meter Terdampar di Perairan Pulau Kolong Riung, Petugas Lakukan Penyelamatan

Menurutnya, sistem tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi.

“Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri,” kata Inge dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, SPP-TDLN dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mencegah pemungutan pajak berganda, serta menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.

wagub NTT
Baca Juga:Wagub NTT Tantang Alumni Undana: Jangan Hanya Bangga, Harus Berbuat untuk NTT

Transfer Uang Pribadi Tidak Otomatis Kena PPN

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah kekhawatiran bahwa aktivitas transfer uang melalui bank maupun pengiriman remitansi akan dikenai pajak digital.