Jakarta, RakyatNTT.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak serta-merta menjadi solusi untuk mencegah praktik korupsi.

paskibrakan nasional
Baca Juga:BPIP Umumkan 76 Calon Paskibraka Tingkat Pusat 2026, Frans Yogar dan Jeanette Hekboy Wakili NTT

Lembaga antirasuah itu menilai tidak ada hubungan langsung antara peningkatan pendapatan pejabat negara dengan menurunnya perilaku koruptif.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan pembahasan mengenai besaran gaji maupun mekanisme kenaikan pendapatan kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah dan kementerian terkait.

Iklan

“Terkait untuk naik gaji, ya ini mungkin bisa ditanyakan ke Kementerian Keuangan atau ke pemerintah daerah seperti apa take-home pay yang mestinya bisa dirasakan kepala daerah sehingga tidak membutuhkan lagi penghasilan-penghasilan dari luar,” kata Taufik, Sabtu (4/7/2026).

liliana-1
Baca Juga:Liliana Tanoesoedibjo dan Miss Indonesia Hadirkan Listrik Tenaga Surya bagi 310 Warga Terpencil di NTT

KPK Serahkan Kajian Gaji kepada Pemerintah

Menurut Taufik, KPK tidak berada pada posisi untuk menentukan besaran gaji kepala daerah. Penilaian mengenai penghasilan yang layak menjadi ranah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Meski demikian, KPK memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan (Litbang) lembaga tersebut.

Kajian KPK: Gaji Tinggi Tidak Berkorelasi dengan Korupsi

Berdasarkan hasil kajian internal Litbang KPK, peningkatan kesejahteraan pejabat negara tidak memiliki korelasi langsung dengan berkurangnya praktik korupsi.

sony sanjaya
Baca Juga:Sony Sanjaya Diperiksa Kejaksaan Agung, Jumlah Nama Terkait Permintaan Titik MBG Bertambah jadi 41