oleh: Robert Kadang

Diplomasi, adalah seni dan praktik mengelola hubungan dan menyelesaikan masalah antar pihak dengan cara damai, melalui dialog, negosiasi dan tanpa kekerasan. Itu kata AI (Artificial Intelligence) atau Kecerdasan Buatan. Pendekatan ini, oleh banyak kalangan dianggap mumpuni. Karena menghadirkan suatu nilai: persaudaraan, se-nasib dan se-penanggungan.

Nongki-nongki di warung kopi, penuh makna. Rileks dan tanpa beban pun serasa di rumah sendiri. Kalau perbincangan terlalu serius, sering kali ada yang langsung nyelutuk: santai mo ko..! (Mangkasara’ language).

Jenderal (Purn) Frederik Kalalembang (JFK) sepertinya memahami betul fenomena kekinian itu. Datang ke Kota Makassar untuk menyerap aspirasi masyarakat, dia melakukannya di Warung Kopi (warkop) “Tong Sang”. Moment tersebut berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat itu berdialog dengan warga dari berbagai elemen. Tokoh masyarakat, aparat, insan pers, dan mereka yang tergabung dalam Komunitas “Sahabat JFK”.

Menurut JFK, di warung kopi-lah, berbagai informasi bisa serap. “Kita bisa mendengar langsung, apa yang dikeluhkan masyarakat. Di warung kopi pula-lah, kita bisa saling bertukar pikiran tentang apa yang bisa kita perbuat bagi daerah kita,” kata JFK.

Kota Makassar bukanlah tempat yang asing baginya. Sebab, putra Toraja itu lahir dan dibesarkan di “Kota Daeng”. “Saya punya kenangan tersendiri di Kota Makassar. Apalagi, Makassar menjadi bagian penting dari perjalanan awal karier saya di kepolisian,” ungkapnya.

Nah, berbekal karier dan pengalamannya di institusi kepolisian, JFK lalu berbagi kisah dalam obrolan di warung kopi tersebut. Mulai dari maraknya aksi geng motor, peredaran narkoba, hingga gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat. “Pentingnya keterlibaatan semua pihak dalam menjaga keamanan dan menyelesaikan persoalan di masyarakat,” imbuh mantan Kapolres Jawa Tengah itu.

Menurut JFK, informasi yang diperoleh dari percakapan informal, tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Setiap aspirasi, harus diteruskan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan Kepolisian, supaya mendapat perhatian lalu ditindak-lanjuti. Persoalan yang terjadi di daerah, sebenarnya bisa ditangani apabila komunikasi dan koordinasi antarunsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berjalan baik,” tandasnya.

Terkait maraknya aksi kriminalitas di Makassar, JFK mengatakan, tidak cukup hanya dibahas dalam rapat. Harus ada pembagian peran yang jelas, langkah penanganan bersama dan evaluasi, agar masyarakat benar-benar merasakan hasilnya. “Membangun daerah bukan hanya soal infrastruktur, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah membangun kualitas manusia, kehidupan sosial, dan rasa aman bagi masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin harus bisa mendengar keluhan warga, merangkul berbagai pihak, serta memastikan setiap persoalan bisa diselesaikan. Karena itu, meja kopi ini bisa jadi wadah untuk menyerap informasi,” pungkas Frederik Kalalembang, Ketua Umum IKaT Nusantara. (*)