Eliaser berharap DPRD tidak tinggal diam menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat tersebut.

Menurutnya, diperlukan langkah konkret dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait agar persoalan BBM tidak terus berulang.

GAMKI menilai pembatasan pembelian BBM dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurai antrean di SPBU. Namun, kebijakan tersebut perlu disertai upaya menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan hingga ke akar masalah.

“Persoalan ini jangan hanya diselesaikan di permukaan, tetapi harus ditelusuri sampai ke akar masalahnya. Kami juga berharap DPRD SBD memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera teratasi,” tegas Eliaser, Selasa (27/10/2026).

Sebelumnya, Bupati SBD Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengambil langkah untuk mengatasi antrean panjang BBM yang terjadi di seluruh SPBU di wilayah tersebut.

Ratu Wulla mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Ia mengaku telah menghubungi Kepala Bagian Ekonomi untuk memberlakukan pembatasan pengisian BBM di semua SPBU.

“Semua antri, semua pom bensin antri. Jadi kebijakan yang sudah saya ambil, saya sudah telepon Kabag Ekonomi. Kita batasi,” tegas Ratu Wulla.