Borong, RakyatNTT.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah menyerahkan tujuh unit hunian sementara (huntara) kepada warga terdampak gempa bumi di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong.

Ketahanan bangunan huntara tersebut teruji ketika gempa bumi susulan berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Manggarai Timur pada Senin, 21 September 2026. BNPB menyatakan, tujuh unit huntara yang telah selesai dibangun tidak mengalami kerusakan akibat guncangan tersebut.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan tujuh huntara di Desa Gurung Liwut telah selesai dibangun dan diserahterimakan kepada warga penerima manfaat pada 21 September 2026.

“Sebagaimana yang terlihat di Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, sebanyak tujuh unit huntara yang telah selesai dibangun secara sempurna terbukti berdiri kokoh, aman, dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun,” kata Berton, Rabu (23/9/2026).

Menurut Berton, pembangunan huntara merupakan bagian dari respons cepat pemerintah untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak kepada masyarakat terdampak bencana.

Huntara disiapkan sebagai tempat tinggal sementara bagi warga yang sebelumnya berada di tenda pengungsian, sembari pemerintah mempersiapkan pembangunan hunian tetap (huntap).

Spesifikasi Huntara Manggarai Timur

Setiap unit huntara yang diserahkan kepada warga memiliki ukuran sekitar 6 x 4 meter. Struktur utama bangunan menggunakan tiang dan rangka baja ringan, dengan dinding berbahan gipsum serta atap seng GRC.

Dari sisi fasilitas, setiap unit dilengkapi dua pintu yang berfungsi sebagai akses masuk dan keluar. Bangunan juga memiliki dua jendela yang dilengkapi ventilasi untuk mendukung sirkulasi udara.

BNPB menyebut spesifikasi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan warga selama menempati huntara.

BNPB Klarifikasi Kerangka Baja Ringan Roboh

BNPB juga memberikan penjelasan terkait video dan narasi yang beredar mengenai kerangka baja ringan yang roboh di Dusun Ronting, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara.

Berton menjelaskan, struktur yang roboh tersebut bukan merupakan huntara yang telah selesai dibangun dan siap dihuni. Struktur itu masih berada dalam tahap awal pemasangan.

Saat gempa susulan terjadi, kerangka tersebut disebut belum dikunci secara menyeluruh. Selain itu, fondasi juga belum selesai dicor atau disemen.

“BNPB memastikan kerangka yang roboh tersebut bukan merupakan bagian dari unit huntara yang sudah jadi atau siap huni,” ujar Berton.

Secara teknis, struktur yang masih dalam tahap instalasi dan belum memiliki penguncian serta fondasi yang selesai belum memiliki kemampuan menahan gaya horizontal akibat guncangan gempa secara optimal.

Ribuan Huntap Disiapkan untuk Warga Terdampak

Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memastikan pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan pemutakhiran data per Selasa, 22 September 2026, sebanyak 2.422 unit rumah permanen atau huntap disiapkan untuk warga dengan kategori rumah rusak berat.

Selain pembangunan rumah permanen, pemerintah juga memberikan bantuan stimulan bagi rumah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang.

Untuk rumah rusak ringan, warga terdampak mendapatkan dana stimulan sebesar Rp15 juta. Sementara warga dengan rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta.

Data pemerintah mencatat terdapat 7.616 unit rumah yang masuk kategori rusak ringan dan 4.146 unit rumah mengalami rusak sedang.

Perakitan Huntara Dilanjutkan

Sementara itu, pembangunan huntara di wilayah terdampak lainnya terus dilanjutkan. Tim teknis dan pelaksana di lapangan saat ini melakukan pembersihan material sekaligus perakitan kembali unit-unit huntara di Dusun Ronting.

BNPB menyatakan proses konstruksi berikutnya akan dilakukan dengan pengawasan dan pengamanan struktur yang lebih ketat.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap huntara yang dibangun memenuhi standar kelayakan dan aman digunakan oleh masyarakat terdampak selama masa pemulihan pascabencana.

BNPB juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses penanganan secara terbuka dan transparan, termasuk memastikan hunian yang diserahterimakan kepada warga memenuhi standar kelayakan serta memperhatikan ketahanan terhadap potensi gempa bumi. (*/rnc)