Mereka juga menegaskan bahwa listrik, jalan, air bersih serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat dan tidak semestinya dijadikan alat tukar untuk mendapatkan persetujuan terhadap suatu proyek.

Negara Diminta Melindungi Masyarakat dan Lingkungan

Dalam momentum Hari Keadilan Ekologis 2026, WALHI NTT bersama jejaringnya menyerukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada percepatan investasi dan pembangunan proyek.

Mereka meminta negara memastikan perlindungan lingkungan hidup, hak masyarakat, keberlanjutan sumber daya alam serta pencegahan kerusakan lingkungan.

Setiap kebijakan dan proyek pembangunan juga didorong untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat yang bermakna, keadilan antargenerasi serta perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Mereka mengingatkan agar proses perizinan tidak berjalan lebih cepat daripada kajian ekologis dan agar kepentingan investasi tidak mengesampingkan hak masyarakat serta perlindungan lingkungan.

Perempuan dan Keadilan Ekologis

Solidaritas Perempuan Flobamoratas (SPF), sebagai bagian dari jejaring WALHI NTT, menekankan bahwa keadilan ekologis juga berkaitan erat dengan keadilan gender.