Manila, RakyatNTT.ID – Pengadilan Filipina menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte pada Jumat (4/9/2026) waktu setempat.

Perintah tersebut berkaitan dengan kasus pidana yang menuduh Sara melontarkan ancaman terhadap Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, Ibu Negara, serta mantan Ketua DPR Filipina.

Seperti dilaporkan Reuters, pengadilan tingkat pertama Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Sara dalam perkara yang mencakup tiga dakwaan ancaman serius.

Pengadilan juga menetapkan uang jaminan sebesar 120.000 peso Filipina atau sekitar Rp33,7 juta untuk setiap dakwaan.

Pengacara Sara Duterte Siap Tempuh Upaya Hukum

Penerbitan surat perintah penangkapan tersebut mendapat respons dari tim hukum Sara Duterte.

Pengacaranya menyatakan bahwa Sara tidak berniat menghindari proses hukum dan akan menggunakan seluruh jalur hukum yang tersedia untuk menghadapi perkara tersebut.

“Terlepas dari persoalan yurisdiksi, dia tidak berniat menghindari hukum dan akan terus menempuh segala upaya hukum yang tersedia baginya,” ujar pengacara Sara dalam sebuah pernyataan.

Kasus Bermula dari Pernyataan Sara pada 2024

Perkara ini berawal dari pernyataan Sara Duterte pada November 2024.

Saat itu, Sara mengatakan dirinya telah berbicara dengan seorang pembunuh bayaran dan memerintahkannya untuk membunuh Presiden Marcos Jr, istrinya, serta sepupunya yang ketika itu menjabat sebagai Ketua DPR Filipina.

Pernyataan tersebut disampaikan dengan konteks bahwa pembunuhan akan dilakukan apabila Sara sendiri dibunuh.

Namun, Sara Duterte kemudian membantah telah melontarkan ancaman terhadap Marcos Jr maupun dua orang lainnya.

Kasus dugaan ancaman tersebut kemudian turut menjadi bagian dari materi aduan pemakzulan terhadap Sara dari posisi Wakil Presiden Filipina.

Terancam Kehilangan Jabatan dan Peluang Maju 2028

Proses pemakzulan Sara Duterte saat ini tengah berjalan di Senat Filipina. Dalam proses tersebut, Senat bersidang sebagai pengadilan pemakzulan.

Jika dinyatakan bersalah dalam proses pemakzulan, Sara dapat kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden Filipina.

Tidak hanya jabatan, proses tersebut juga berpotensi memengaruhi rencana politik Sara untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilu Filipina 2028.

Perkara tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam hubungan politik antara kubu keluarga Duterte dan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Sara Duterte Juga Hadapi Kasus Dugaan Penyalahgunaan Dana

Selain perkara dugaan ancaman, Sara Duterte juga menghadapi kasus terpisah terkait tuduhan penyalahgunaan dana publik.

Dugaan tersebut berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Filipina dan ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Pendidikan.

Sara telah membantah melakukan pelanggaran hukum dalam kasus tersebut.

Dengan terbitnya surat perintah penangkapan terbaru, posisi politik dan hukum Sara Duterte menghadapi tekanan yang semakin besar menjelang dinamika politik Filipina menuju Pemilu 2028. (*/rnc)