Menurutnya, berbagai pertanyaan, kritik, serta usul dan saran yang disampaikan dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Rapat Badan Anggaran (Banggar), hingga Pendapat Akhir Fraksi menjadi masukan penting dalam menyempurnakan produk hukum daerah.

“Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kunci utama. Masukan dari para wakil rakyat ini akan kami jadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas regulasi demi terwujudnya Masyarakat Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya,” ujar Bupati Willy Lay.

Dua Ranperda Dievaluasi Pemprov NTT

Bupati Belu menjelaskan, setelah penandatanganan berita acara, terdapat mekanisme evaluasi yang harus dilalui sebelum ketiga Ranperda tersebut ditetapkan dan diberlakukan.

Dua Ranperda, yakni tentang Perubahan APBD 2025 dan Perubahan Struktur Perangkat Daerah, akan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Sementara itu, Ranperda tentang perubahan pajak dan retribusi daerah akan menjalani tahapan evaluasi yang lebih panjang. Prosesnya dimulai dari Pemerintah Provinsi NTT, kemudian diteruskan ke Kemendagri dan Kemenkeu RI.