Kalabahi, RakyatNTT.ID – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Alor kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota DPRD Alor dari Partai Demokrat, Piter Moulobang, SH, meminta pemerintah memperhatikan persoalan ketersediaan dan harga minyak tanah, kekurangan air bersih akibat kemarau panjang, hingga kebutuhan pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan.

Piter menyampaikan sejumlah persoalan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor yang berlangsung di Gedung DPRD Alor, Senin (21/9/2026).

Menurut Piter, berbagai persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga membutuhkan perhatian dan langkah konkret dari pemerintah daerah.

Harga dan Distribusi Minyak Tanah Disoroti

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Piter adalah distribusi dan harga minyak tanah. Ia mengatakan, harga yang tercantum di pangkalan belum tentu sama dengan harga yang kemudian dibayar masyarakat.

Ia mencontohkan, minyak tanah yang telah melalui agen dan sampai di pangkalan tercantum dengan harga Rp4.000 per liter. Namun, dalam praktiknya, harga yang diterima masyarakat disebut dapat berada di atas harga tersebut.

“Kalau minyak tanah sudah melalui agen sampai di pangkalan, di pangkalan itu tertulis Rp4.000 per liter. Tetapi mungkin dalam kenyataannya sudah di atas Rp4.000. Sehingga terjadi persoalan dalam distribusi sampai ke pengecer,” ujar Piter.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Alor itu meminta pemerintah melakukan pemantauan terhadap rantai distribusi minyak tanah agar persoalan harga dan ketersediaan tidak semakin membebani masyarakat.

Menurutnya, minyak tanah masih menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Alor untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ketersediaan minyak tanah biasanya meningkat menjelang hari-hari besar keagamaan, terutama pada Desember ketika masyarakat memasuki periode Natal dan Tahun Baru.

Namun, Piter menilai kondisi tersebut mulai dirasakan lebih awal.

“Kalau di kampung mungkin masih bisa mendapatkan di tempat yang terdekat. Tetapi di kota, selain menggunakan gas, kebanyakan masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar sebelum mengambil langkah pengawasan.

“Ini menjadi peran pemerintah supaya jangan sampai masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kondisi masyarakat sekarang ini,” tegasnya.

Kemarau Panjang Picu Kekurangan Air Bersih

Selain minyak tanah, Piter juga menyoroti persoalan kekurangan air bersih yang dialami sejumlah wilayah di Kabupaten Alor akibat kemarau panjang.

Ia mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir terdapat sejumlah desa yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Pemerintah telah melakukan upaya pelayanan dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.

Namun, menurut Piter, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih masih cukup besar. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan dukungan anggaran tambahan agar distribusi air dapat terus dilakukan hingga musim hujan tiba.

“Kita masih membutuhkan dukungan anggaran. Karena itu, kami berharap pemerintah dapat menambah anggaran sedikit untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sampai pada musim hujan,” ujarnya.

Piter mengatakan persoalan air bersih tidak hanya terjadi di satu lokasi. Sejumlah desa dan kampung masih membutuhkan dukungan distribusi air.

“Cukup banyak desa yang membutuhkan, termasuk di wilayah Teluk Mutiara dan beberapa kampung lainnya,” katanya.

Menurutnya, keberlanjutan pelayanan air bersih menjadi penting karena masyarakat tetap membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan dasar selama musim kemarau.

Kebutuhan Jalan jadi Keluhan Masyarakat

Persoalan lain yang disampaikan Piter dalam rapat paripurna adalah kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan.

Ia mengatakan, akses jalan masih menjadi salah satu kebutuhan yang banyak disampaikan masyarakat, baik jalan raya maupun jalan penghubung menuju kampung dan desa.

“Masyarakat sekarang ini yang mereka perhatikan adalah kebutuhan jalan. Kebutuhan jalan raya, jalan menuju kampung, jalan menuju desa dan akses jalan lainnya,” ujarnya.

Piter meminta pemerintah menjadikan kebutuhan infrastruktur tersebut sebagai salah satu perhatian dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, aspirasi terkait kondisi dan kebutuhan jalan juga banyak disampaikan masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

“Ini menjadi perhatian kita bersama. Kita lihat di media sosial, masyarakat banyak menyampaikan perhatian mereka kepada pemerintah, kepada Bupati dan Wakil Bupati, terkait dengan kebutuhan jalan tersebut,” pungkasnya.

Tiga persoalan yang disoroti tersebut, yakni minyak tanah, air bersih, dan infrastruktur jalan, menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang menurut Piter perlu mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Alor melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai. (rnc)