“Dengan adanya KKI, transaksi belanja operasional dinas menjadi lebih efisien dan fleksibel,” ujar Aloysius.

KKI dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan operasional perangkat daerah. Penggunaannya antara lain untuk pembelian tiket perjalanan dinas hingga belanja barang habis pakai seperti kertas dan alat tulis kantor (ATK).

Mekanisme penggunaannya menggunakan sistem kartu kredit. Perangkat daerah dapat melakukan transaksi terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap perangkat daerah nantinya mendapatkan batas transaksi atau limit yang disesuaikan dengan alokasi anggaran serta kebutuhan penggunaannya.

Aloysius menjelaskan, besaran limit tersebut tidak bersifat permanen. Evaluasi dan pembaruan akan dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.

“Ketentuan limit ini akan terus dievaluasi serta diperbarui setiap tahunnya,” katanya.

Penggunaan KKI Bisa Diperluas

Menurut Aloysius, penerapan KKI pada Badan Keuangan dan Dinas PU menjadi tahap awal untuk melihat efektivitas fasilitas tersebut dalam mendukung transaksi operasional pemerintah daerah.

Jika penerapannya berjalan sesuai tujuan, penggunaan KKI tidak menutup kemungkinan diperluas kepada perangkat daerah lainnya di Kabupaten Manggarai.