Kalabahi, RakyatNTT.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Alor memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna III DPRD Alor yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Alor, Kamis (17/9/2026) sore.

Laporan Banggar yang dibacakan Ketua Banggar DPRD Alor, Johni Tulimau, menyoroti sejumlah aspek penting dalam perubahan APBD, mulai dari kemampuan pelaksanaan program, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pendapatan Alor Naik Rp153,68 Miliar

Dalam ringkasan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Alor mengalami kenaikan sekitar Rp153,68 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp1,06 triliun menjadi Rp1,21 triliun.

Sementara belanja daerah meningkat sekitar Rp245,18 miliar, dari sekitar Rp1,06 triliun menjadi Rp1,30 triliun.

Kenaikan pendapatan terutama bersumber dari pendapatan transfer, termasuk tambahan dana transfer dari pemerintah pusat yang antara lain diperuntukkan bagi pembayaran honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta kebutuhan pembangunan lainnya.

Dengan perubahan tersebut, APBD Kabupaten Alor yang sebelumnya mencatat surplus sekitar Rp3 miliar, berubah menjadi defisit sekitar Rp88,5 miliar.

Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Banggar Minta Program Perubahan APBD Realistis

Banggar DPRD Alor mengingatkan Pemerintah Kabupaten Alor agar memperhatikan kemampuan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.

Banggar meminta anggaran perubahan lebih diarahkan pada kebutuhan yang prioritas dan mendesak, serta kegiatan yang realistis untuk diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

“Catatan kritis” tersebut menjadi bagian dari evaluasi Banggar agar perubahan APBD tidak hanya menambah alokasi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan program.

Infrastruktur jadi Sorotan

Sektor infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Banggar DPRD Alor.

Pemerintah daerah diminta memperhatikan pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan dan irigasi yang mengalami kerusakan, termasuk sejumlah infrastruktur yang terdampak Badai Seroja pada 2021.

Beberapa ruas jalan yang disebut dalam catatan Banggar antara lain:

  • Jalan Fanating menuju Kecamatan Mataru;
  • Ruas Ruilak–Sliwati–Batublat;
  • Jalan lingkungan di Desa Lendola, khususnya Kampung Pisang menuju Domloli;
  • Jalan lingkungan di Kelurahan Welai Barat;
  • Peningkatan jalan menuju SMA Negeri Kolana Utara.

Banggar menilai kebutuhan infrastruktur tersebut perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran perubahan.

Banggar Soroti Kewajiban Pembayaran Rumah Sakit

Di bidang kesehatan, Banggar turut menyoroti kebutuhan rumah sakit, terutama terkait penyelesaian kewajiban pembayaran yang masih tertunda.

Menurut Banggar, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah karena rumah sakit memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk dalam penanganan korban ketika terjadi bencana maupun kejadian luar biasa.

Karena itu, penyelesaian kewajiban rumah sakit dinilai perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan anggaran perubahan.

Pengadaan Seragam Sekolah Rp5,9 Miliar Diminta Ditinjau

Sektor pendidikan juga mendapat perhatian khusus.

Banggar meminta agar rencana pengadaan seragam sekolah senilai sekitar Rp5,9 miliar ditinjau kembali.

Pertimbangannya, pada APBD Murni 2026 sebelumnya telah dialokasikan sekitar Rp4 miliar untuk kebutuhan serupa. Namun, hingga pembahasan perubahan APBD dilakukan, pengadaan tersebut belum terealisasi.

Banggar mendorong pemerintah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan sebelum mengalokasikan kembali anggaran dalam jumlah besar pada APBD Perubahan 2026.

Dorong Penguatan Ekonomi Masyarakat

Banggar juga meminta agar APBD Perubahan memberikan dukungan lebih besar terhadap pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sektor yang menjadi perhatian antara lain pertanian, perkebunan, peternakan dan industri.

Dukungan terhadap sektor-sektor tersebut dinilai penting untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan produktivitas daerah.

Selain itu, Banggar menyoroti kebutuhan beasiswa pendidikan dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis.

Sejumlah kebutuhan spesialis yang disebut antara lain dokter paru-paru, bedah, patologi klinik, anatomi, kandungan serta dokter anak.

Kebutuhan tersebut disebut belum dianggarkan dalam APBD Murni 2025 maupun APBD Murni 2026 sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Antisipasi Bencana dan Pengadaan Tanah Batalyon TNI

Dalam menghadapi potensi bencana, pemerintah juga menyiapkan anggaran antisipasi.

Salah satunya berupa tambahan anggaran pengadaan tanah sekitar Rp5 miliar lebih untuk kebutuhan tanah bagi pengadaan batalion baru TNI AD.

Selain itu, disiapkan pula Belanja Tak Terduga (BTT) sekitar Rp3 miliar lebih untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan bencana.

Banggar menilai kebutuhan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi kondisi darurat.

Catatan Banggar Jadi Bahan Evaluasi APBD Berikutnya

Dalam laporan yang dibacakan Ketua Banggar Johni Tulimau, sejumlah kebutuhan yang belum dapat dipenuhi melalui Perubahan APBD 2026 dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Hasil pembahasan komisi, berbagai usulan dalam rapat gabungan komisi, serta pandangan umum fraksi diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Alor untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.

Sidang Paripurna III tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Alor Yeremias Karbeka, SH, didampingi Wakil Ketua II Usman Plaikari.

Turut hadir mewakili Bupati Alor, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melki Belly, para staf dan tenaga ahli, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Alor.

Pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya menjadi momentum bagi pemerintah dan DPRD Alor untuk memastikan anggaran yang telah disepakati dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang prioritas dan mampu direalisasikan secara efektif hingga akhir tahun anggaran. (rnc)