Tambolaka, RakyatNTT.ID – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husien, menyoroti persoalan harga jagung dan kelangkaan pupuk subsidi yang masih menjadi perhatian petani di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Usman Husien mengatakan dirinya sangat peduli terhadap kondisi petani, khususnya terkait harga jagung yang dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, harga jagung di SBD saat ini hanya berada di kisaran Rp5.100 per kilogram.

Sementara itu, harga jagung yang ditetapkan Bulog berada pada kisaran Rp5.500 hingga Rp6.400 per kilogram.

“Kadang harga jagung hanya Rp3.000 per kilogram. Harga Rp5.100 itu hanya bertahan sesaat,” kata Usman Husien saat melakukan kunjungan di Kabupaten SBD, Rabu (12/8/2026).

Ia menyebut kondisi tersebut membuat petani kecewa karena harga hasil pertanian mereka tidak stabil.

Petani, kata dia, membutuhkan kepastian harga agar hasil produksi yang mereka keluarkan dapat memberikan keuntungan yang layak.

Pemerintah Diminta Ambil Peran

Usman Husien juga mendorong pemerintah untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas harga jagung di SBD.

Menurutnya, kehadiran pemerintah diperlukan agar petani tidak sepenuhnya bergantung kepada mekanisme pasar yang dikuasai pihak swasta.

Terlebih, saat ini terdapat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu petani.

“Petani berharap harga stabil. Pemerintah harus ambil alih, apalagi ada Komdes Merah Putih. Kalau swasta, bisa membuat harga semau dan seenaknya,” ujarnya.

Ia menilai stabilitas harga sangat penting, mengingat jagung merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi sumber penghasilan masyarakat di SBD.

Soroti Ketersediaan Pupuk Subsidi

Selain persoalan harga jagung, Usman Husien juga menyoroti ketersediaan pupuk subsidi bagi petani.

Menurutnya, pupuk subsidi seharusnya tersedia dan dapat diterima petani sesuai kebutuhan.

Namun, persoalan terkadang muncul pada kemampuan distributor dalam menyalurkan pupuk yang telah dialokasikan.

Ia memberikan contoh, apabila kebutuhan atau alokasi pupuk subsidi untuk SBD mencapai 1.000 ton, tetapi distributor hanya memiliki kemampuan untuk menyediakan 500 ton, maka kondisi tersebut akan menjadi kendala bagi petani.

“Kalau contoh SBD 1.000 ton, tapi distributornya hanya mampu 500 ton, ini menjadi kendala,” jelasnya.

Karena itu, Usman Husien meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap distributor yang ditunjuk untuk menyalurkan pupuk subsidi.

Ia berharap pemerintah memilih distributor yang memiliki kemampuan finansial dan jaringan distribusi yang memadai.

“Pemerintah diharapkan mencari distributor yang mampu secara keuangan, jangan yang aneh-aneh,” tegasnya.

Usulkan Distributor di Setiap Kecamatan

Usman Husien juga menyarankan agar distribusi pupuk subsidi tidak hanya bergantung pada satu pihak atau terpusat di wilayah tertentu.

Menurutnya, idealnya setiap wilayah atau kecamatan memiliki distributor yang mampu menjangkau petani hingga ke daerah yang jauh dari pusat kota.

Dengan begitu, petani tidak harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan pupuk subsidi.

“Kalau bisa di setiap wilayah ataupun kecamatan ada distributor, sehingga warga yang jauh dari kota bisa dijangkau,” katanya.

Ia menilai pemerataan distributor juga dapat mencegah terjadinya ketergantungan kepada satu pihak dalam distribusi pupuk.

Sebab, apabila hanya satu pihak yang menguasai distribusi pupuk dalam satu kabupaten, maka seluruh petani berpotensi terdampak apabila terjadi persoalan dalam penyaluran.

“Karena kalau hanya satu pihak yang mainkan pupuk, maka satu kabupaten jadi korban karena akan berbuat seenaknya, semaunya,” pungkasnya.

Usman Husien berharap persoalan harga jagung dan ketersediaan pupuk subsidi di SBD mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga petani dapat memperoleh kepastian dalam menjalankan usaha pertanian dan meningkatkan kesejahteraan mereka. (rnc29)