Menurutnya, sejumlah kecelakaan kapal wisata yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian bersama.

“Keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas melalui penguatan pengawasan terhadap kelaikan kapal, pemeriksaan mesin dan struktur kapal, kelengkapan alat keselamatan, keakuratan manifest digital, serta peningkatan kompetensi nahkoda dan anak buah kapal dalam penanganan keadaan darurat,” tegasnya.

Usulkan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian

Menanggapi pembahasan tersebut, Johni Asadoma mengusulkan adanya rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Komisi V DPR RI, Pemerintah Provinsi NTT, NTB, dan DKI Jakarta.

Menurutnya, koordinasi berkala diperlukan agar seluruh tahapan persiapan PON XXII Tahun 2028 dapat dipantau secara optimal.

Di akhir pertemuan, Johni menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas pelaksanaan kunjungan kerja di Manggarai Barat dan berharap berbagai usulan pembangunan yang disampaikan Pemerintah Provinsi NTT mendapat dukungan pemerintah pusat.

Sementara itu, Andi Iwan Darmawan Aras memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi V DPR RI dan diteruskan kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan tindak lanjut pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)