Melalui sistem verifikasi berlapis, kampus berupaya memastikan besaran UKT ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi riil setiap keluarga, sehingga tidak membebani mahasiswa yang berasal dari kelompok ekonomi kurang mampu.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan risiko mahasiswa menghentikan studi karena kendala biaya sekaligus menjaga keberlanjutan akses pendidikan tinggi di NTT.

Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial, Undana berupaya menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada mahasiswa tanpa mengabaikan keberlangsungan pengelolaan institusi melalui mekanisme subsidi silang yang proporsional. (*/rnc)