Kupang, RakyatNTT.ID – Proses mutasi jabatan tahap II untuk puluhan posisi Kepala Sekolah pada jenjang SMA dan SMK di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan berjalan berdasarkan sistem merit dan bebas dari kepentingan politik.

Harapan tersebut disampaikan Anggota DPRD NTT, Adoe Yuliana Elizabeth, menyusul munculnya isu dugaan politisasi jabatan di sektor pendidikan.

Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Lily Adoe itu menegaskan bahwa penempatan kepala sekolah definitif merupakan kebutuhan mendesak demi meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di NTT.

Menurutnya, masih banyaknya sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) menunjukkan adanya kekosongan kepemimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola satuan pendidikan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan dan kinerja sekolah.

“Jabatan Kepala Sekolah merupakan penentu arah dan kepemimpinan pembelajaran di satuan pendidikan. Oleh karena itu, penetapan kepala sekolah definitif harus segera dituntaskan,” tegas Lily saat dikonfirmasi RakyatNTT.ID, Jumat (24/7/2026) malam.

Seleksi Harus Berdasarkan Kompetensi dan Prestasi

Lily menilai, mutasi jabatan kepala sekolah yang sedang dipersiapkan Pemerintah Provinsi NTT harus mengedepankan kemampuan, prestasi, serta kompetensi para guru yang akan mengisi jabatan kepala sekolah definitif.

Ia menekankan bahwa prinsip meritokrasi harus menjadi dasar utama dalam proses seleksi agar menghasilkan pemimpin sekolah yang profesional dan mampu meningkatkan mutu pendidikan.

“Pemberian jabatan definitif harus berbasis merit system melalui mekanisme uji kompetensi dan seleksi yang objektif, transparan, serta profesional tanpa adanya politisasi,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme tersebut akan memastikan setiap calon kepala sekolah memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kapasitas, bukan karena faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu.

Plt Kepala Sekolah Berprestasi Harus Diberi Kesempatan

Selain meminta proses seleksi dilakukan secara terbuka, Lily juga mendorong agar para pelaksana tugas kepala sekolah yang selama ini memiliki rekam jejak baik diberikan kesempatan mengikuti seleksi.

Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh tahapan seleksi benar-benar bersih dari praktik balas jasa politik maupun pengaruh kedekatan dengan pihak tertentu.

“Sekolah adalah rumah bagi masa depan anak-anak NTT. Oleh sebab itu mutasi di sekolah harus bebas dari intimidasi ataupun transaksi politik,” katanya.

Penempatan Kepala Sekolah Harus Diukur dari Kinerja

Lily menambahkan, penetapan dan penempatan kepala sekolah juga perlu didasarkan pada indikator kinerja yang terukur. Beberapa aspek yang dinilai penting antara lain peningkatan prestasi akademik siswa, keberhasilan menekan angka putus sekolah, hingga inovasi pembelajaran yang pernah dilakukan calon kepala sekolah.

Dengan indikator yang jelas, menurutnya, pemerintah dapat memastikan setiap kepala sekolah yang ditunjuk benar-benar memiliki kemampuan memimpin dan membawa perubahan positif bagi sekolah.

DPRD Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan NTT

Sebagai mitra Pemerintah Provinsi NTT, DPRD juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap pembenahan sistem pendidikan di daerah.

Lily berharap proses pengisian jabatan kepala sekolah menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan sekaligus meningkatkan daya saing generasi muda NTT di tingkat nasional maupun internasional.

“Perlu membenahi sistem dan peningkatan mutu pendidikan NTT agar anak-anak kita mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya. (rnc04)