Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PMK, Prof. Abdul Haris, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di NTT masih mencapai 37,9 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS per September 2025 berada di angka 17,5 persen.

Data tersebut menjadi dasar perlunya pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah.

Gubernur NTT Minta Kebijakan Berbasis Data

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data dan hasil riset yang akurat.

Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran.

“Kita tidak boleh lagi menyelesaikan persoalan berdasarkan perasaan. Semua masalah kemiskinan dan stunting harus didekati secara ilmiah, berbasis riset, dan data yang akurat agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif,” ujarnya.

Dorong Digitalisasi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui KKNT GENTASKIN Batch II, mahasiswa tidak hanya melaksanakan kegiatan sosial, tetapi juga membantu pemerintah desa dalam penguatan tata kelola administrasi dan digitalisasi layanan publik.

Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu akan mendampingi aparatur desa dalam pengelolaan data bantuan sosial, edukasi kesehatan, peningkatan literasi digital, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.