Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerataan akses pangan bergizi di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta distribusi logistik yang kompleks membuat implementasi program membutuhkan strategi yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (APGI 3T) menunjuk Gardian Muhammad sebagai Sekretaris Jenderal organisasi.

Penunjukan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program MBG di wilayah-wilayah terpencil.

Gardian Muhammad yang juga menjabat Ketua DPP Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai Perindo dinilai memiliki pengalaman dalam membangun koordinasi lintas sektor serta mengembangkan berbagai program sosial kemasyarakatan di sejumlah daerah.

Distribusi dan Dapur MBG jadi Prioritas

APGI 3T menilai bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah terpencil memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah perkotaan. Faktor akses transportasi, ketersediaan rantai pasok pangan lokal, hingga pengelolaan dapur MBG menjadi aspek penting yang harus diperkuat.

Sebagai Sekjen APGI 3T, Gardian Muhammad menegaskan bahwa penguatan dapur MBG dan peningkatan efisiensi distribusi akan menjadi fokus utama organisasi dalam mendukung keberhasilan program di wilayah 3T.

“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Terpencil tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling sulit sekalipun. Penguatan Dapur MBG, peningkatan efisiensi distribusi, serta konsolidasi investor menjadi prioritas utama ke depan,” ujar Gardian.

Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada kemampuan membangun sistem distribusi yang efektif dan berkelanjutan hingga ke daerah-daerah dengan akses terbatas.

Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat

APGI 3T mencatat hingga saat ini sekitar 1.200 investor telah terlibat dalam mendukung pelaksanaan Program MBG di wilayah terpencil. Meski demikian, organisasi tersebut menilai kolaborasi yang lebih luas masih dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan program di seluruh daerah 3T.

Ke depan, APGI 3T akan memfokuskan program kerja pada penguatan dapur MBG sebagai pusat distribusi pangan sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur dan pengembangan sistem monitoring berbasis data lapangan juga menjadi prioritas organisasi.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memastikan distribusi pangan bergizi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

Wilayah 3T Dinilai Harus jadi Prioritas Nasional

APGI 3T menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan program menjangkau masyarakat di wilayah dengan tantangan akses paling besar.

Karena itu, wilayah 3T dinilai perlu menjadi prioritas dalam penguatan sistem pangan dan gizi nasional. Sinergi antara pemerintah, investor, organisasi pelaksana, dan masyarakat lokal dianggap menjadi kunci agar program dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dengan penguatan tata kelola distribusi, peningkatan kapasitas dapur MBG, serta dukungan investasi yang berkesinambungan, APGI 3T optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan di Indonesia. (*/rnc)