Kupang, RakyatNTT.ID – Upaya membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana terus menunjukkan hasil positif di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak sepuluh kecamatan percontohan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang berhasil meraih status KENCANA Pratama dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang digelar di Kupang, Kamis (18/6/2026).

Pencapaian tersebut menjadi momentum apresiasi bagi enam kecamatan di Kota Kupang dan empat kecamatan di Kabupaten Kupang yang dinilai berhasil memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi dalam pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.

Suasana penghargaan terasa ketika para camat menerima Pin KENCANA Pratama dan rompi penghargaan sebagai simbol keberhasilan membangun sistem ketangguhan masyarakat di wilayah masing-masing.

Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, dan Pemerintah Kabupaten Kupang atas komitmen dalam mendukung pengembangan model pengurangan risiko bencana berbasis kecamatan.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa ketangguhan menghadapi bencana tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama semua unsur masyarakat.

“Tangguh itu gotong royong. Upaya membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi multiancaman bencana hanya bisa diwujudkan melalui kerja bersama dan kerja kolaboratif,” kata Melkiades.

Menurutnya, keberhasilan sepuluh kecamatan tersebut harus menjadi inspirasi bagi kecamatan lain di seluruh NTT untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Ia menekankan bahwa penghargaan yang diterima bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi tonggak perubahan paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan responsif menuju upaya preventif dan partisipatif.

Senada dengan itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengingatkan bahwa NTT menghadapi ancaman bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor hingga dampak perubahan iklim.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola penanggulangan bencana harus dimulai dari tingkat kecamatan yang memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan berbagai pihak.

“Keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari meningkatnya kapasitas kecamatan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ujarnya.

Ia menambahkan, status KENCANA Pratama merupakan tahap awal menuju level Madya dan Utama yang membutuhkan penguatan kapasitas serta kolaborasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.

“Kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Namun masyarakat adalah pihak pertama yang merespons ketika bencana terjadi. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi hal mendasar yang harus dilakukan,” katanya.

Gerakan KENCANA merupakan inisiatif Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui penguatan peran camat sebagai koordinator kolaborasi di tingkat lokal.

Sejak diterapkan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang pada Agustus 2025, program ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Seluruh sepuluh kecamatan percontohan berhasil memenuhi indikator awal dan memperoleh status KENCANA Pratama.

Usai kegiatan pembukaan, tim monitoring dan evaluasi dari Kemendagri dan BNPB melakukan kunjungan lapangan ke Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kupang Barat untuk melihat implementasi program secara langsung.

Di Kecamatan Kota Lama, tim menemukan berbagai praktik baik yang telah dijalankan. Sebanyak 37 Posyandu di 10 kelurahan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat. Selain itu, SD Negeri 1 Bonipoi dan SMA Katolik Giovanni telah mengembangkan program Sekolah Tangguh Bencana.

Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat direplikasi di daerah lain.

Melalui monitoring dan evaluasi terpadu ini, pemerintah berharap mampu memperkuat ketangguhan wilayah menghadapi ancaman bencana dan perubahan iklim yang terus meningkat.

Pesan yang mengemuka dari Kupang hari itu pun menjadi pengingat penting bahwa ketangguhan masyarakat tidak dibangun saat bencana terjadi, melainkan jauh sebelum sirene peringatan berbunyi. (*/rnc)