Kupang, RakyatNTT.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) perdana di Ballroom Timor Hotel Harper Kupang, Sabtu (20/6/2026).

Forum yang dilaksanakan secara hybrid tersebut menjadi ajang konsolidasi dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri di NTT sekaligus wadah untuk merumuskan strategi perjuangan peningkatan kesejahteraan dosen secara berkelanjutan.

Mengusung tema “Konsolidasi ADAKSI NTT sebagai Mitra Strategis Memperjuangkan Kesejahteraan Dosen yang Berkelanjutan”, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dosen dari sejumlah perguruan tinggi negeri, antara lain Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Negeri Timor (Unimor), Politeknik Negeri Kupang, dan Politani Kupang.

ADAKSI NTT Soroti Kesejahteraan Dosen yang Masih Rendah

Ketua Panitia Rakerwil, Aditya Pamungkas, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai respons terhadap kondisi kesejahteraan dosen yang dinilai masih jauh dari ideal.

Menurutnya, dosen memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan pendidikan tinggi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi kesejahteraan para akademisi, terutama di daerah.

“Rakerwil ini menjadi ruang resmi untuk menghimpun aspirasi dosen dari berbagai perguruan tinggi agar dapat diperjuangkan secara terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.

ADAKSI NTT berharap forum tersebut dapat memperkuat solidaritas dan memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada dosen di seluruh Indonesia.

Rektor Undana Tekankan Pentingnya Tata Kelola yang Berpihak pada Dosen

Rakerwil dibuka oleh Rektor Universitas Nusa Cendana sekaligus Ketua Dewan Pakar DPW ADAKSI NTT, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale.

Dalam pidato kuncinya, Prof. Jefri Bale menekankan pentingnya penerapan konsep favorable governance atau tata kelola perguruan tinggi yang berpihak kepada dosen.

Menurutnya, keberhasilan sebuah perguruan tinggi tidak hanya diukur dari capaian indikator kinerja maupun serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana institusi mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kesejahteraan dosen tidak hanya berbicara soal pendapatan. Yang tidak kalah penting adalah tersedianya fasilitas kerja yang memadai, laboratorium yang baik, ruang kerja yang nyaman, hubungan kerja yang sehat, serta dukungan terhadap aktivitas penelitian dan pengabdian,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dosen yang sejahtera akan lebih produktif dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menghasilkan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

Tuntut Reformasi Skema Tunjangan Profesi Dosen

Salah satu isu utama yang mengemuka dalam Rakerwil ADAKSI NTT adalah ketimpangan kesejahteraan dosen akibat perbedaan kemampuan keuangan perguruan tinggi.

Peserta forum menilai skema pembayaran tunjangan profesi dosen yang selama ini masih bergantung pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing perguruan tinggi menimbulkan kesenjangan yang cukup besar antara kampus besar dan kampus di daerah.

Karena itu, ADAKSI NTT mendorong pemerintah pusat untuk melakukan reformasi kebijakan dengan membebankan pembayaran tunjangan profesi dosen sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usulan tersebut diyakini dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memberikan kepastian hak bagi dosen di seluruh Indonesia tanpa memandang kondisi finansial perguruan tinggi tempat mereka mengabdi.

Hasil Rakerwil akan Dibawa ke Rakernas

Rakerwil perdana ADAKSI NTT menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi bahan advokasi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADAKSI mendatang.

Dokumen rekomendasi tersebut mencakup berbagai usulan terkait peningkatan kesejahteraan dosen, penguatan sistem pendidikan tinggi, hingga reformasi regulasi yang dinilai lebih adil bagi seluruh akademisi.

ADAKSI NTT menegaskan komitmennya untuk mengawal hasil-hasil rekomendasi tersebut agar dapat diperjuangkan di tingkat nasional.

Melalui langkah ini, suara dosen dari Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan tinggi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia. (*/rnc)