Waikabubak, RakyatNTT.ID – Diseminasi hasil analisis data Crew-Operated Data Recording System (CODRS) menjadi langkah awal dalam memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis masyarakat di wilayah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dilansir dari RakyatSumba.ID (RakyatNTT Network), kegiatan yang berlangsung pada 5 hingga 12 Mei 2026 tersebut dirangkaikan dengan penyusunan kesepakatan konservasi atau conservation agreement di sejumlah wilayah di Pulau Sumba.

Diseminasi ini bertujuan menyampaikan hasil pendataan tangkapan nelayan selama satu tahun terakhir sekaligus membangun pemahaman bersama terkait Pengelolaan Perikanan Berbasis Masyarakat (PPBM) melalui pendekatan Territorial Use Rights for Fisheries (TURF-Reserve).

Data yang dikumpulkan sejak Mei 2025 diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan di kawasan TNP Laut Sawu yang lebih adaptif dan berbasis bukti.

Data jadi Dasar Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan (BPK) Kupang, Imam Fauzi, menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Menurutnya, diseminasi data CODRS menjadi momentum penting untuk memperkuat keterlibatan aktif nelayan dalam pengelolaan kawasan perikanan.

“Diseminasi data CODRS menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan perikanan disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Keterlibatan nelayan dalam proses ini juga memperkuat rasa memiliki terhadap sumber daya laut yang mereka kelola,” ujar Imam Fauzi dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).

Ia menambahkan, melalui kesepakatan bersama, Balai Pengelolaan Kelautan Kupang merangkul nelayan untuk mengelola kawasan konservasi secara kolaboratif.

“Kami menghargai kearifan lokal dan cara-cara tradisional yang menjaga kelestarian laut. Tujuannya jelas: ekosistem laut tetap terjaga, dan ekonomi masyarakat nelayan pun ikut meningkat,” lanjutnya.

DKP NTT Dukung Pengelolaan Berbasis Data

Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT, Muhammad Saleh Goro, menilai pendekatan berbasis data seperti CODRS sangat relevan dalam mendukung perencanaan pengelolaan ruang laut.

Menurut dia, hasil analisis data tersebut dapat menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Kami melihat hasil ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat integrasi pengelolaan perikanan dengan kawasan konservasi di Laut Sawu,” ujarnya.

Nelayan Mulai Sadari Pentingnya Pengelolaan Laut

Nelayan mitra CODRS asal Desa Wendew, Kabupaten Sumba Tengah, Niffa, mengaku kegiatan diseminasi memberikan pemahaman baru bagi masyarakat nelayan mengenai kondisi sumber daya perikanan di wilayah mereka.

“Melalui diseminasi ini kami jadi tahu kondisi hasil tangkapan selama ini. Kami juga sepakat untuk mulai mengatur cara menangkap agar ikan tetap ada ke depan,” kata Niffa.

Kesadaran nelayan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dinilai menjadi modal penting dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan konservasi.

YKAN Dorong Penguatan Tata Kelola Perikanan

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) selama lebih dari satu dekade terus mendorong praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut di Indonesia.

Manajer Senior Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan YKAN, Glaudy Perdanahardja, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung keseluruhan proses mulai dari pengumpulan data hingga penguatan tata kelola berbasis masyarakat.

“YKAN memfasilitasi implementasi CODRS sebagai sistem pencatatan data yang dilakukan langsung oleh nelayan, sekaligus mendukung analisis dan diseminasi data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendekatan TURF-Reserve memberikan ruang bagi nelayan untuk mengelola wilayah tangkap secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab.

“Melalui pendekatan TURF-Reserve, nelayan tidak hanya menjadi pengguna sumber daya, tetapi juga pengelola yang memiliki hak dan tanggung jawab. Hal ini diperkuat melalui penyusunan conservation agreement yang terintegrasi dalam rencana pengelolaan TNP Laut Sawu oleh pemerintah,” jelasnya.

Perkuat Sinergi Pemerintah dan Nelayan

Rangkaian kegiatan diseminasi CODRS dan penyusunan kesepakatan konservasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat nelayan, dan mitra pembangunan.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan di wilayah TNP Laut Sawu dan perairan Pulau Sumba. (*/rnc)