Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
SETIAP tanggal 1 Mei, kita kembali memperingati Hari Buruh. Angka-angka disampaikan, kebijakan diumumkan, dan tahun ini kita mencatat kenaikan upah minimum di Nusa Tenggara Timur menjadi sekitar Rp2,4 juta.
Namun kita tidak boleh berhenti pada angka.
Karena bagi banyak buruh di NTT, hidup hari ini tidak terasa lebih baik. Harga pangan terus naik, kebutuhan dasar makin mahal, dan daya beli justru tergerus. Upah memang naik, tetapi tekanan hidup meningkat lebih cepat.
Ini bukan sekadar persoalan ekonomi. Ini adalah peringatan bahwa keadilan belum benar-benar hadir.
Ketika Kerja Keras Tidak Lagi Menjamin Hidup Layak
Buruh di NTT tidak pernah meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hidup layak dari kerja kerasnya.
Namun realitas hari ini menunjukkan sesuatu yang lebih serius:
kerja keras tidak lagi otomatis berbanding lurus dengan kesejahteraan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita sedang membangun sistem di mana orang bekerja keras—tetapi tetap tertinggal.
Ekonomi yang Salah Arah: Kita Menjual Murah, Membeli Mahal
Masalah utama kita bukan hanya pada upah, tetapi pada arah ekonomi daerah.
Selama ini, kita masih terjebak dalam pola lama: menjual hasil alam dalam bentuk mentah, lalu membeli kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga lebih mahal. Nilai tambah tidak tinggal di NTT. Lapangan kerja berkualitas tidak tumbuh.
Akibatnya jelas: buruh tetap berada di posisi paling lemah dalam rantai ekonomi.
Pemikir seperti Andre Gunder Frank mengingatkan bahwa ketertinggalan bukan terjadi karena kekurangan sumber daya, tetapi karena struktur ekonomi yang tidak adil. Jika pola ini tidak diubah, maka kita hanya akan terus mengulang siklus lama: bekerja keras tanpa pernah benar-benar naik kelas.
Karena itu, arah perubahan harus jelas. Kita membutuhkan langkah serius menuju penguatan ekonomi berbasis nilai tambah di daerah. Hilirisasi bukan sekadar istilah kebijakan, tetapi jalan untuk memastikan bahwa hasil bumi NTT diolah di tanah sendiri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan martabat pekerja.
Masalah Nyata: Negara Terlalu Sering Absen di Lapangan
Kita juga harus jujur melihat persoalan yang lebih konkret: masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan hak dasar mereka.
Masih ada:
- Upah di bawah standar
- Pekerja tanpa jaminan sosial
- Perlindungan kerja yang lemah
Ini bukan karena kita tidak punya aturan. Masalahnya adalah aturan tidak ditegakkan dengan serius.
Pengalaman menunjukkan satu hal yang tidak boleh lagi kita tutupi: masalah kita bukan kekurangan regulasi, tetapi lemahnya keberanian menegakkan regulasi.
Kita bisa belajar dari Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016, yang menjadikan pengawasan sebagai instrumen nyata untuk melindungi pekerja, bukan sekadar formalitas administratif.
Sementara itu di NTT, pelanggaran sering dibiarkan terjadi seolah-olah itu hal biasa. Ini tidak bisa diteruskan. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian, apalagi oleh kepentingan sempit.
Karena itu, ke depan kita harus berani mengambil langkah yang lebih tegas.
Pembentukan regulasi daerah baik dalam bentuk Perda maupun Pergub tentang pengawasan ketenagakerjaan, menjadi kebutuhan mendesak, agar pengawasan tidak lagi pasif, tetapi aktif, terukur, dan memiliki daya paksa di lapangan.
Mengubah Cara Pandang: Buruh Bukan Biaya, Tapi Fondasi
Sudah saatnya kita meninggalkan cara pandang lama yang melihat buruh sebagai beban biaya.
Pemikir seperti Amartya Sen menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah memperluas kemampuan manusia. Artinya, ketika pekerja dilatih, dilindungi, dan diberi ruang berkembang, mereka menjadi kekuatan utama ekonomi.
Karena itu, arah pembangunan ke depan harus jelas:membangun tenaga kerja yang terampil, membuka ruang kerja yang lebih bermartabat, dan memastikan ekonomi daerah memberi nilai tambah bagi rakyatnya sendiri.
Langkah menuju hilirisasi dan penguatan kapasitas tenaga kerja harus dijalankan secara konsisten, bukan sebagai jargon, tetapi sebagai komitmen pembangunan.
May Day Bukan Seremoni, Ini Alarm
Hari Buruh tidak boleh berhenti pada spanduk dan pidato.
Ini adalah alarm keras bagi kita semua:
- Bahwa kenaikan upah belum cukup
- Bahwa sistem ekonomi kita masih timpang
- Bahwa perlindungan pekerja masih lemah
Pemerintah tidak boleh puas dengan angka pertumbuhan.
Pengusaha tidak boleh melihat buruh hanya sebagai biaya.
Dan kita semua tidak boleh diam ketika ketidakadilan dibiarkan.
Penutup
Buruh adalah fondasi ekonomi kita. Tanpa mereka, tidak ada produksi, tidak ada pertumbuhan.
Tetapi jika mereka terus bekerja tanpa jaminan hidup yang layak, maka yang salah bukan pada kerja mereka, melainkan pada sistem yang kita bangun bersama.
Karena itu harus kita tegaskan bersama:
pengawasan yang lemah adalah pembiaran. Dan pembiaran adalah ketidakadilan.
May Day harus menjadi titik balik:
dari pembiaran menjadi keberanian,
dari ketimpangan menjadi keadilan,
dan dari retorika menjadi tindakan nyata.
Selamat Hari Buruh. (*)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
