Menurut mereka, perang yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran telah memicu ketidakstabilan harga energi dunia sehingga negara seharusnya hadir melindungi hak masyarakat terhadap akses energi bersubsidi.

“Di tengah ancaman krisis global, rakyat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Karena itu, penyalahgunaan BBM subsidi adalah tindakan tidak bermoral yang mempermainkan penderitaan masyarakat demi kepentingan elite tertentu,” lanjut Andraviani.

Desak Investigasi hingga Pimpinan Satuan

GMKI Kupang menegaskan proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada penetapan tersangka di level tertentu. Mereka meminta adanya investigasi menyeluruh terhadap kemungkinan keterlibatan pimpinan satuan dalam kasus tersebut.

“Dalam institusi yang bersifat komando, sangat sulit mempercayai bahwa praktik seperti ini berjalan tanpa pengawasan atau sepengetahuan pimpinan. Karena itu, kami mendesak Kapolri dan Kapolda NTT segera memeriksa dan menonaktifkan Dansat Brimob sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional,” ujar Andraviani.

Selain itu, GMKI juga mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar seluruh rantai distribusi mafia BBM subsidi, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

GMKI: Bangsa Sedang Mengalami Krisis Integritas

GMKI Kupang menilai persoalan terbesar bangsa saat ini bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis integritas di tubuh institusi penegak hukum.
“Jika aparat yang seharusnya menjaga hukum justru terlibat dalam praktik mafia, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus runtuh,” katanya.