Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Selain itu, rantai perdagangan komodo juga menunjukkan ketimpangan ekonomi yang tajam. Di tingkat lokal, satwa tersebut dibeli dengan harga murah dari masyarakat, namun dijual kembali di pasar internasional dengan nilai yang bisa mencapai ratusan juta rupiah per ekor.
Kondisi ini, kata Yuvensius, menggambarkan bagaimana masyarakat lokal terdorong masuk ke dalam praktik ilegal akibat tekanan ekonomi dan minimnya akses terhadap sumber penghidupan yang layak.
“Negara tidak hanya gagal melindungi satwa, tetapi juga gagal menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih memprihatinkan, praktik penyelundupan komodo dilakukan dengan cara tidak manusiawi, seperti memasukkan satwa ke dalam pipa sempit. Hal ini menunjukkan bahwa komodo telah direduksi menjadi komoditas dalam logika pasar.
WALHI juga menyoroti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, yang memungkinkan komodo diperdagangkan lintas daerah hingga ke luar negeri. Jalur distribusi dari Manggarai Timur ke kota besar seperti Surabaya dinilai menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pengawasan negara.
“Ini adalah kegagalan struktural, bukan sekadar kesalahan teknis,” tambahnya.
Lebih lanjut, WALHI menilai pendekatan konservasi yang selama ini cenderung represif justru menciptakan jarak antara negara dan masyarakat. Alih-alih dilibatkan sebagai penjaga habitat, masyarakat kerap dimarginalkan, sehingga rentan terjerumus dalam aktivitas ilegal.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
