Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan penopang generasi emas Indonesia kini berada di bawah sorotan tajam.
Riset terbaru dari Policy Research Center (Porec) pada Maret 2026 mengungkap krisis kepercayaan publik yang serius terhadap program tersebut.
Dilansir dari SumbarSatu.com, dalam laporan berjudul “Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis?”, Porec menyoroti lonjakan anggaran MBG dari Rp171 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun dalam APBN 2026. Namun, peningkatan anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Mayoritas Warga Nilai Rawan Korupsi
Riset yang melibatkan 1.168 responden secara nasional ini menunjukkan hasil mencengangkan. Sebanyak 80,4 persen responden merupakan penerima langsung atau keluarga penerima manfaat MBG.
Hasilnya, 87 persen responden menyatakan program ini sangat rawan dikorupsi. Bahkan, hampir sembilan dari sepuluh warga meyakini adanya potensi penyimpangan dalam pengelolaan program.
Selain itu, 88 persen responden menilai manfaat MBG lebih banyak dinikmati oleh elit politik dan pengelola dapur dibandingkan kelompok sasaran utama seperti anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Ketimpangan Manfaat Dinilai Nyata
Secara lebih rinci, survei menunjukkan 88,5 persen warga menilai keuntungan terbesar program mengalir ke elit politik (44,5 persen) dan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar 44,0 persen.
Sementara itu, kelompok sasaran utama seperti anak-anak dan keluarga hanya memperoleh sekitar 6,5 persen manfaat.
Persepsi ketimpangan ini ditemukan merata di berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja informal hingga aparatur sipil negara (ASN), dan diperkuat oleh pengalaman langsung penerima program.
Kualitas Makanan Disorot
Sejumlah responden juga mengungkapkan berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari menu yang tidak sesuai standar gizi, praktik dugaan mark-up bahan baku, hingga kualitas makanan yang terus menurun.
Seorang ibu rumah tangga mengaku makanan yang diberikan terkadang hanya berupa roti biasa. Sementara itu, pegawai swasta menyoroti dugaan keterlibatan kerabat elit dalam pengelolaan program yang dinilai tidak transparan.
Keluhan serupa datang dari kalangan wirausaha dan ASN yang menilai kualitas menu semakin menurun setiap bulan. Bahkan, mahasiswa menyoroti tidak adanya audit independen serta minimnya ruang kritik dari masyarakat.
Gelombang Kritik dan Perlawanan Sipil
Di tengah kondisi tersebut, mayoritas masyarakat tidak tinggal diam. Sebanyak 97,8 persen responden menyatakan akan menyuarakan kritik melalui media sosial, kanal resmi pemerintah, hingga aksi kolektif seperti petisi dan demonstrasi.
Hanya 2,2 persen responden yang memilih untuk tidak mengambil tindakan.
Fenomena ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik dalam mengawasi program pemerintah, meskipun tingkat kepercayaan terhadap MBG terus menurun.
Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola
Porec menilai persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis, melainkan berkaitan dengan struktur tata kelola yang lemah dan relasi kekuasaan yang timpang.
Minimnya transparansi anggaran, lemahnya pengawasan, serta partisipasi publik yang dinilai semu membuka peluang terjadinya praktik rente di berbagai tingkatan birokrasi.
Untuk itu, Porec merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain evaluasi menyeluruh oleh lembaga independen, pembubaran model SPPG berbasis jaringan politik, serta pengalihan program menjadi lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan.
Selain itu, keterlibatan ahli gizi secara struktural dan pembentukan kanal pengaduan independen juga dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas program.
Laporan ini menegaskan bahwa program sebesar MBG harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar benar-benar memberikan dampak nyata, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi segelintir elite. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
