Maumere, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa praktik politik tanpa landasan filsafat berisiko kehilangan arah, terutama dalam menghadapi realitas sosial yang majemuk dan penuh dinamika.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero dalam rangka pengukuhan Prof. Dr. Otto Gusti Ndagong Madung sebagai Guru Besar Filsafat Politik di Auditorium St. Thomas Aquinas, Kabupaten Sikka, Sabtu (18/4/2026).

“Tanpa filsafat politik yang dipakai, seluruh kegiatan politik kita bisa kehilangan arah, karena kompasnya ada di sana,” ujar Melki.

Pentingnya Filsafat dalam Politik

Melki menilai refleksi filsafat politik sangat penting bagi Indonesia, termasuk NTT, yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketimpangan sosial, manipulasi identitas, hingga konflik kepentingan dalam praktik politik.

Ia juga menyoroti adanya jarak antara gagasan ideal dalam filsafat politik dengan praktik di lapangan. Menurutnya, hal tersebut merupakan dinamika yang terus terjadi dalam perjalanan bangsa.

“Antara gagasan dan praktik pasti ada jarak. Kadang mendekat, tapi lebih sering menjauh,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa nilai keadilan sosial tidak boleh berhenti pada tataran konsep, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata pemerintahan.

“Keadilan sosial tidak cukup dalam pidato atau desain sistem, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Kritik untuk Pemerintah dan Ruang Akademik

Gubernur Melki juga mengakui bahwa pemerintah kerap terjebak dalam pragmatisme saat merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami di politik praktis sering terjebak pragmatisme. Yang penting berjalan, tapi kadang tidak selaras dengan gagasan besar,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuka ruang bagi akademisi untuk memberikan kritik konstruktif sekaligus arah pemikiran bagi pemerintah.

Karena itu, Melki menekankan pentingnya membangun ruang publik yang rasional, inklusif, dan terbuka terhadap dialog.

“Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, termasuk dari kampus,” katanya.

Peran Akademisi dan Seni

Melki juga menekankan bahwa gagasan akademik tidak boleh berhenti di ruang diskusi, tetapi harus diuji dalam realitas sosial.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya seni sebagai medium komunikasi gagasan kritis, baik melalui musik, film, maupun karya budaya lainnya.

Ia pun mengapresiasi pengukuhan Prof. Otto Madung sebagai Guru Besar Filsafat Politik, yang dinilai akan memperkuat kontribusi pemikiran kritis bagi pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, kami menyampaikan selamat atas pengukuhan ini,” ujarnya.

Minimnya Jumlah Profesor di NTT

Sementara itu, Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Dr. Adrianus Amheka, menyebut pengukuhan guru besar merupakan tradisi akademik penting dalam menjaga marwah pendidikan tinggi.

Ia mengungkapkan, jumlah profesor di NTT masih sangat terbatas. Dari sekitar 3.000 dosen aktif, jumlah profesor belum mencapai 1 persen, jauh dari ideal minimal 10 persen.

“Ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan tinggi di NTT,” katanya.

Menurutnya, kehadiran Prof. Otto sebagai guru besar filsafat politik memiliki nilai strategis karena bidang tersebut masih langka.

Dorongan Penguatan Budaya Akademik

Wakil Rektor IFTK Ledalero, Dr. Yohanes Hans Monteiro, menegaskan bahwa capaian Prof. Otto merupakan hasil konsistensi dalam membangun budaya akademik melalui pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah.

Ia berharap pengukuhan ini menjadi motivasi bagi dosen lain untuk terus meningkatkan kualitas akademik.

IFTK Ledalero sendiri merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero yang berdiri sejak 1932 dan resmi menjadi institut pada 2022. Kampus ini dikenal sebagai pusat pemikiran filosofis yang berkontribusi dalam mencetak intelektual dan misionaris hingga tingkat global.

Pengukuhan Prof. Otto Madung tidak hanya menjadi pencapaian personal, tetapi juga mempertegas peran kampus sebagai ruang produksi gagasan kritis dalam menjawab persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan di NTT dan Indonesia. (*/rnc)