Meski demikian, ia menegaskan bahwa nilai keadilan sosial tidak boleh berhenti pada tataran konsep, melainkan harus diwujudkan dalam praktik nyata pemerintahan.

“Keadilan sosial tidak cukup dalam pidato atau desain sistem, tetapi harus hadir dalam kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Kritik untuk Pemerintah dan Ruang Akademik

Gubernur Melki juga mengakui bahwa pemerintah kerap terjebak dalam pragmatisme saat merespons kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami di politik praktis sering terjebak pragmatisme. Yang penting berjalan, tapi kadang tidak selaras dengan gagasan besar,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuka ruang bagi akademisi untuk memberikan kritik konstruktif sekaligus arah pemikiran bagi pemerintah.

Karena itu, Melki menekankan pentingnya membangun ruang publik yang rasional, inklusif, dan terbuka terhadap dialog.

“Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, termasuk dari kampus,” katanya.

Peran Akademisi dan Seni

Melki juga menekankan bahwa gagasan akademik tidak boleh berhenti di ruang diskusi, tetapi harus diuji dalam realitas sosial.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya seni sebagai medium komunikasi gagasan kritis, baik melalui musik, film, maupun karya budaya lainnya.