Kupang, RakyatNTT.ID Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kupang melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Kupang, khususnya dalam pemeliharaan infrastruktur dasar.

Kritik tersebut disampaikan dalam sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).

Anggota Fraksi PDIP, Dominika W. Bethan, saat membacakan pemandangan umum fraksi, menegaskan bahwa kondisi wajah Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini dinilai terganggu akibat banyaknya fasilitas publik yang tidak berfungsi optimal.

Iklan

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah pemadaman lampu jalan yang terjadi secara masif di hampir seluruh wilayah kota. Menurut Dominika, kondisi ini ditemukan baik di jalan protokol maupun di kawasan permukiman hingga gang-gang kelurahan.

“Hampir semua lampu jalan dalam kondisi mati total. Ini bukan hanya merusak estetika kota, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PDIP pun meminta Pemerintah Kota Kupang untuk memberikan penjelasan terkait kendala teknis maupun anggaran yang menyebabkan belum tertanganinya persoalan tersebut.

Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah Kecamatan Alak. Dominika menyoroti kondisi Jalan Oeleta Raya yang merupakan akses vital menuju Kantor Dinas Kebersihan dan Kantor Camat Alak.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, terlebih saat musim hujan.

“Kerusakan jalan ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret,” tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemerintah Kota Kupang untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga diminta tetap menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama pelayanan publik.

Fraksi PDIP berharap pemerintah dapat memberikan jawaban yang transparan serta solusi nyata atas berbagai persoalan tersebut dalam agenda sidang paripurna berikutnya. (rnc)