Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta imbauan bagi pekerja swasta.

Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah potensi gangguan pasokan minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan WFH akan difokuskan pada sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujar Airlangga, Minggu (22/3/2026).

Implementasi setelah Lebaran

Airlangga menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini masih memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut bersama sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, pembahasan intensif akan dilakukan setelah masa libur Lebaran, sebelum kebijakan ini diterapkan secara resmi.

“WFH akan didetailkan, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan setelah Lebaran,” tegasnya.

Sudah Dilaporkan ke Presiden

Rencana kebijakan WFH ini sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana Negara pada Kamis (19/3/2026).

Dalam konsep awal, WFH direncanakan diterapkan satu hari dalam lima hari kerja setiap pekan. Skema ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas pekerja secara signifikan.

Target Efisiensi Energi

Pemerintah menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi untuk menekan beban subsidi energi, terutama di tengah tingginya harga minyak dunia.

“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Ini tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga untuk pekerja swasta dan pemerintah daerah,” jelas Airlangga.

Presiden Prabowo pun menilai kebijakan ini memiliki dampak efisiensi yang cukup besar. Pengurangan mobilitas dinilai mampu menekan konsumsi energi operasional harian hingga sekitar 20 persen.

“Ini akan menghemat mobilitas dan konsumsi bensin, penghematannya cukup signifikan, sekitar satu per lima dari pengeluaran biasa,” pungkas Airlangga.

Kebijakan WFH ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika global, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengendalian konsumsi energi. (*/rnc)