PDI Perjuangan, kata dia, mendorong penguatan peran Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) serta pemerintah kecamatan dalam melakukan pendataan warga guna mencegah potensi konflik horizontal maupun penyalahgunaan dokumen kependudukan.

Sebagai tindak lanjut, Antonius menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan NTT untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

“Kami menuntut kehadiran nyata negara di Oepoli. Jangan biarkan nasionalisme warga Amfoang luntur karena merasa ditinggalkan dalam ketidakpastian sengketa lahan dan buruknya infrastruktur,” pungkasnya. (rnc04)