Kupang, RakyatNTT.ID – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kupang, berbagai pemangku kepentingan berkumpul dalam forum diskusi publik untuk mengevaluasi arah pembangunan daerah.

Diskusi bertajuk “Kabupaten Kupang Emas: Dari Visi ke Implementasi Nyata” ini digelar di Aula Elpida International School, Selasa (17/3/2026), dengan menghadirkan akademisi, pejabat daerah, hingga pakar pemerintahan.

Hadir sebagai narasumber utama, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kupang Drs. Guntur Taopan, serta pakar politik pemerintahan Dr. Pius Rengka, S.H., M.Sc.

Forum ini menjadi ruang dialektika untuk menerjemahkan dokumen perencanaan pembangunan menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Sepenuhnya Transformasional

Dalam paparan akademiknya, Prof. Jefri Bale memberikan catatan kritis terhadap capaian pembangunan Kabupaten Kupang berdasarkan dokumen RPJMD. Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti dengan transformasi pembangunan yang merata.

“Tantangan pembangunan di Kabupaten Kupang masih sangat besar, terutama terkait akses layanan dasar di wilayah pelosok. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tetapi transformasi belum sepenuhnya terjadi,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti persoalan stunting yang dinilai harus menjadi agenda lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan, tetapi harus melibatkan berbagai sektor karena menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pentingnya Cascading Kinerja Birokrasi

Selain itu, efektivitas birokrasi dalam menjalankan program pembangunan menjadi perhatian utama dalam diskusi tersebut. Prof. Jefri menegaskan pentingnya penerapan cascading kinerja, yakni penurunan target pembangunan dari level kabupaten hingga ke individu aparatur sipil negara (ASN).

“Dokumen RPJMD tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif. Harus ada pengendalian kinerja yang jelas dan terukur hingga ke level individu,” tegasnya.

Menurutnya, tanpa mekanisme tersebut, kontribusi nyata setiap organisasi perangkat daerah terhadap visi besar pembangunan akan sulit diukur secara objektif.

Komitmen Pemerintah dan Harapan Publik

Mewakili Pemerintah Kabupaten Kupang, Drs. Guntur Taopan menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas implementasi program serta pelayanan publik kepada masyarakat.

Sementara itu, Dr. Pius Rengka mengingatkan agar visi besar “Kabupaten Kupang Emas” tidak berhenti sebagai jargon dalam dokumen perencanaan semata.

“Visi ini harus diwujudkan dalam langkah konkret yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Diskusi publik ini diharapkan mampu menghimpun berbagai masukan konstruktif dari kalangan akademisi dan masyarakat. Beragam perspektif tersebut diharapkan menjadi referensi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, serta berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. (*/rnc)