Kupang, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memaparkan sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian LKPJ tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT, Kamis (26/3/2026).

Dalam laporannya, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai indikator pembangunan di NTT menunjukkan tren yang menjanjikan sepanjang tahun 2025.

Salah satu capaian utama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 69,89 poin pada 2025 atau naik 0,75 poin (1,08 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

“Peningkatan IPM terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak,” jelasnya.

Di sisi lain, angka kemiskinan di NTT juga mengalami penurunan. Pada September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 17,50 persen, turun 1,10 persen poin dibanding Maret 2025 dan turun 1,52 persen poin dibanding September 2024.

Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 1,03 juta orang atau turun 57,09 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 76,24 ribu orang dibanding September 2024.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 juga mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin dibanding Agustus 2025, serta turun 0,7 persen poin dibanding Februari 2024.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,34 persen secara tahunan (year on year). Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan angka mencapai 20,35 persen.

Sementara itu, komponen ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 26,92 persen.

Gubernur Melki mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN yang berdampak pada ruang fiskal daerah.

Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah serta mendorong kemandirian fiskal.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai terobosan, di antaranya digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah serta pemberian keringanan pajak kendaraan.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.

Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga terus didorong melalui pengembangan UMKM. Melalui program One Village One Product (OVOP), saat ini terdapat 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan.

Pemerintah Provinsi NTT juga memperluas akses pemasaran dengan menghadirkan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai wadah promosi dan penjualan produk lokal.

Gubernur menegaskan, berbagai capaian tersebut menjadi dasar untuk terus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)