Selain itu, KPID juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Gubernur Melki juga mendorong agar KPID mengaktifkan kembali lembaga penyiaran yang tidak lagi beroperasi, terutama di wilayah perbatasan, serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyebaran informasi melalui media, termasuk iklan layanan masyarakat.

“Peran penyiaran sangat penting dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi antara KPID, lembaga penyiaran, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Balai Monitor Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendukung perizinan dan pengembangan lembaga penyiaran di NTT.

Lebih lanjut, Melki menjelaskan bahwa pergantian anggota KPID merupakan bagian dari transformasi organisasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja, terutama dalam menghadapi tantangan era digital.

“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat NTT, saya menyampaikan apresiasi kepada anggota KPID periode sebelumnya atas dedikasi dalam menjaga kualitas penyiaran,” ungkapnya.

Kepada para anggota baru, ia berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas.